Wagub Cok Ace Dorong Baleg DPR RI Percepat Bahas RUU Provinsi Bali

Senin, 04 Oktober 2021 : 19.43

Wagub Bali Cok Ace mendorong Baleg DPR RI mempercepat pembahasan RUU Provinsi Bali./Dok.Pemprov Bali

Denpasar - Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace)  mendorong Baleg DPR RI untuk percepatan pembahasan terhadap RUU Provinsi Bali agar masuk skala prioritas di tahun 2022.

Hal itu Disampaikannya di Ruang Cempaka Kantor Badan Perencanaan Daerah (Beppeda) Provinsi Bali, Senin (4/10/2021).

Ia berpendapat, ditetapkan RUU Bali menjadi undang-undang akan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan Bali termasuk sektor pariwisata dengan berbagai komponen ikutannya.

Ditambahkan olehnya, bercermin dari pengalaman menghadapi pandemi COVID-19, Bali terdampak paling parah jika dibanding daerah lain di Indonesia.

"Bali mengalami kontraksi ekonomi yang cukup dalam khususnya pada sektor pariwisata," ucapnya. Oleh sebab itu, kata Wagub Cok Ace, RUU Tentang Provinsi Bali sangat mendesak untuk segera dibahas dan segera disahkan dilansir dari keterangan tertulis.  

Desakan agar RUU Provinsi Bali bisa segera dibahas juga diutarakan Ketua Komisi 3 DPRD Bali Anak Agung Adhi Ardana dan Wakil Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali Made Wena.

Adhi Ardhana meyakinkan, RUU Tentang Provinsi Bali tak mengandung unsur permohonan kekhususan.

 “RUU yang kami ajukan tak mengandung isu sensitif karena tak memohon kekhusunan, tapi melalui rancangan regulasi ini kami hanya mohon perlindungan terhadap potensi yang kami miliki,” ujarnya.

Mendukung penyampaian Wagub Cok Ace dan Adhi Ardhana, Wakil Ketua MDA Bali Made Wena menyampaikan bahwa kelompok masyarakat adat sangat berkepentingan dengan UU ini karena adat di Bali sangat spesifik.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI  Drs. H.Ibnu Multazam selaku pimpinan rombongan menyambut baik aspirasi masyarakat Bali.

Hanya saja, ia memberi pemahaman bahwa RUU ini masuk kategori kumulatif terbuka yang masih digodok di Komisi II DPR RI. Agar bisa segera dibahas di Badan Legislasi untuk lanjut ke tahap harmonisasi, masih harus ada penjelasan dan penyamaan frekuensi agar tak ada saling curiga.(Miftach Alifi)

Bagikan Artikel

Rekomendasi