Pertemuan Menteri Trenggono Dengan Gubernur Kepri, Bahas Optimalisasi Sektor KP di Kepri

Sabtu, 04 September 2021 : 05.53


Jakarta
- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bertemu dengan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, membahas optimalisasi sumber daya perikanan di provinsi tersebut. Pertemuan berlangsung di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, Kamis (2/9/2021).

Berdasarkan data pemerintah daerah, 98 persen wilayah Kepulauan Riau merupakan perairan dimana panjang garis pantainya mencapai 8.564 kilometer. 


"Kepulauan Riau ini kan kepulauan yang strategis, jika terus dioptimalkan, industri perikanannya makin maju, terutama potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya," ujar Menteri Trenggono.


Dari potensi sumber daya ikan lestari tersebut, jumlah tangkapan di Kepulauan Riau mencapai 319.196 ton per tahun. 


Jumlah masyarakat yang menjadi nelayan sebanyak 194.225 orang, menggunakan kapal bertonase 1-30 GT.


Selain perikanan tangkap, perikanan budidaya di Kepulauan Riau juga besar potensinya. Produksi perikanan budidaya provinsi tersebut mencapai 21.421 ton per tahun, di mana ikan kerapu menjadi salah satu komoditas andalan. 


"Saya meminta dua hal pada Pak Dirjen Budidaya untuk pengembangan budidaya Kepulauan Riau sesuai dua program terobosan KKP. Komoditas budidaya yang nantinya dapat diekspor dan budidaya berbasis kearifan lokal," sambungnya.


Dalam kesempatan tersebut, Menteri Trenggono turut menyampaikan arah kebijakan KKP dalam mengelola mengelola sektor kelautan dan perikanan sampai 2024. 


KKP mengusung konsep penangkapan ikan terukur yang bertujuan menjaga keseimbangan antara ekologi dan ekonomi.


Menteri Trenggono berharap Pemerintah Daerah mendukung penerapan prinsip tersebut, salah satunya dari sisi pengawasan maupun. 


Target dari penerapan prinsip ini di antaranya pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor perikanan tangkap, penyerapan tenaga kerja, serta kelestarian ekosistem.


"Kami membuat penangkapan terukur. Ini kami kemas seluruh perizinan kapal nantinya akan berhenti dan mendarat di wilayah yang sama. Dengan seperti ini, kita akan mendapatkan PNBP yang signifikan," tutupnya. (riz)

Bagikan Artikel

Rekomendasi