Perluas QRIS hingga Korporatisasi Kelembagaan, BI Ingin UMKM Bali Naik Kelas

Senin, 06 September 2021 : 09.08

Webinar “Fakta Pandemi Ketangguhan UMKM Untuk Bali Bangkit” yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Peduli Bencana (WAPENA) Jumat 3 September 2021/Dok. BI Bali.
Denpasar -  Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pendukung seperti pengembangan UMKM yang diarahkan agar pelaku UMKM naik kelas, melalui penerapan strategi korporatisasi kelembagaan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi pembiayaan, termasuk didalamnya e-producing, e-commerce, e-payment (perluasan QRIS) dan e-finance.

Saat ini, BI Bali telah membina 34 UMKM terdiri dari 9 UMKM ketahanan pangan/pengendalian inflasi,  22 UMKM berorientasi ekspor dan 3 UMKM Local Economic Development .

Hal itu disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rizki Ernadi Wimanda menjadi salah satu narasumber dalam webinar “Fakta Pandemi Ketangguhan UMKM Untuk Bali Bangkit” yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Peduli Bencana (WAPENA) Jumat 3 September 2021. 

Narasumber lainnya dalam webinar Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Wayan Mardiana M.M dan pengusaha sekaligus Ketua Bidang Ekonomi Kreatif & UMKM DPP Nawacita Pariwisara Indonesia, Jro Puspawati Saskara OkA, S.Par.

Rizki menjelaskan topik tentang kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM. 

UMKM yang saat ini berjumlah 64,2 juta berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. 

Kontribusi UMKM terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) mencapai 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun dan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada.  

Kala pandemi COVID-19, UMKM harus menghadapi tantangan baru yaitu penurunan penjualan, kesulitan mendapatkan pembiayaan, kendala distribusi barang, keterbatasan stok bahan baku sehingga proses produksi ikut terhambat. 

Dalam merespon tantangan tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan moneter dan makroprudensial yang bersifat loose atau komodatif, serta kebijakan sistem pembayaran untuk mendorong ekonomi dan keuangan digital. 

"Kebijakan pendukung seperti pengembangan UMKM diarahkan agar pelaku UMKM naik kelas, melalui penerapan strategi korporatisasi kelembagaan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi pembiayaan," ungkanya.

Termasuk didalamnya e-producing, e-commerce, e-payment (perluasan QRIS) dan e-finance. 

Hal tersebut nantinya juga akan mendukung dan meningkatkan interkoneksi UMKM dalam perdagangan internasional dan masuk dalam Global Value Chain (GVC).

Pada tingkat nasional, Bank Indonesia memiliki 1.157 UMKM Binaan dan Mitra. Secara umum, jumlah UMKM tersebut dapat dikategorikan dalam tiga kelompok besar, yaitu klaster pengendalian inflasi (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan).

Demikian juga, klaster berorientasi ekspor (kopi, kakao, produk kain dan kerajinan, pendukung desa wisata, dan pendukung destinasi wisata Bali baru), serta klaster Local Economic Development (perikanan dan makanan/minuman olahan). 

Di Provinsi Bali, Bank Indonesia telah membina 34 UMKM yang terdiri dari 9 UMKM ketahanan pangan/pengendalian inflasi, 22 UMKM berorientasi ekspor dan 3 UMKM Local Economic Development.


Sebagai upaya mempromosikan produk-produk UMKM, Bank Indonesia mendukung program Bangga Buatan Indonesia yang telah dan akan diselenggarakan di beberapa provinsi di Indonesia setiap bulannya. 

Diharapkan seluruh upaya yang telah dilakukan Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kementerian Koperasi dan UMKM dapat mendukung pencapaian target 12 juta merchant QRIS pada 2021, 30 juta UMKM onborading pada 2023.

"Serta penyaluran kredit UMKM sebesar Rp16 triliun pada 2024," imbuh Rizki (rhm)


Bagikan Artikel

Rekomendasi