Kontainer Langka, KSP Minta KPPU Dalami Indikasi Praktek Bisnis Tidak Sehat

Selasa, 07 September 2021 : 20.52

 Kepala Staf Kepresidenan Dr Moeldoko Bersama Stakeholder Bahas Kelangkaan Kontainer, Selasa (7/9/2021/Dok. KSP)

Jakarta-  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan kementrian terkait, perlu melakukan pendalaman terkait adanya indikasi praktik bisnis yang tidak sehat, sehingga berdampak pada tingginya harga freight.

Harapan itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, saat memimpin rapat koordinasi penyelesaian masalah ekspor terkait kelangkaan kontainer dan ketersediaan  kapal, di ruang rapat utama KSP, Selasa (7/9/2021).

KSP memberi perhatian atas kelangkaan kontainer untuk ekspor di Pelabuhan Indonesia. Sejumlah alternatif solusi ditawarkan, untuk mengatasi krisis peti kemas dalam negeri tersebut. 

“ Kita sudah siapkan opsi penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pemerintah guna menanggulangi permasalahan – permasalahan kelangkaan kontainer,” terang Moeldoko dalam keterangan tertulis diterima Kabarnsua.com. Selasa (7/9/2021)

Rapat kordinasi jarak jauh ini, juga menghadirkan 11 Kementerian terkait, 12 Asosiasi terkait ekspor dan logistic, dan 6 representative ownership perusahaan pelayaran. 

Beberapa alternatif solusi yang bisa ditempuh pemerintah dalam mengatasi kelangkaan kontainer, diantaranya pemberlakukan ketentuan pembatasan ekspor Kontainer kosong (Repo Container) dan kewajiban empty container untuk kapal yang masuk ke Indonesia. 

Perlu disiapkan perusahaan pelayaran nasional untuk menyelesaikan masalah ketersediaan kapal. 

“Kemenhub dan Kementrian BUMN perlu segera menyiapkan perusahaan pelayaran nasional, untuk menyewa kapal mother vessel, yang bisa mengangkut kontainer ekspor RI ke destinasi utama, dengan menggandeng Main Line Operator (MLO),” papar Moeldoko. 

Moeldoko kembali menegaskan agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan kementrian terkait, perlu melakukan pendalaman terkait adanya indikasi praktik bisnis yang tidak sehat, sehingga berdampak pada tingginya harga freight. 

“ Kenaikan harga freight yang luar biasa ini harus segera dicari akar masalahnya,” terang Moeldoko.

Ketua Umum Dewan Pemakasi Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro menilai, perlu ada regulasi khusus untuk mengatur arus kontainer ekspor/impor dan ketersediaan kapal terutama dalam kondisi darurat seperti saat ini. 

Jika arus kontainer ekspor/impor ini diatur dalam sebuah regulasi khusus, bisa dilakukan pemantauan ketersediaan kontainer dalam negeri, baik repo container maupun empty container. 

"Begitu juga dengan sistem penyewaan kontainernya,” kata Toto menanggapi opsi penyelesaian Kelangkaan Kontainer.

Ketua Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) Carmelita Hartoto yang juga hadir dalam video converence menilai, pemerintah sebaiknya duduk bersama dengan Main Line Operator (MLO), untuk membahas harga freight. 

“ Pemerintah bisa bernegosiasi dengan MLO soal harga freight, karena ini sifatnya b to b,” ungkap Carmelita. 

Ddiketahui, ekspor nasional yang diharapkan menjadi tumpuan untuk pemulihan ekonomi dalam negeri, terbentur oleh masalah kelangkaan kontainer, space kapal, dan penetapan kurs sepihak. 

Kondisi ini membuat terjadinya kenaikan biaya ekspor hampir seribu persen. Saat ini saja, biaya ekspor ke Eropa dari USD.1000 menjadi USD.10.150, atau naik 915%, dan ke Amerika dari USD.1500 menjadi USD.14.600 atau naik 873%.  (rhm)

 
Bagikan Artikel

Rekomendasi