Ekonom: Jorjoran Danai Infrastruktur Tak Lahirkan Faktor Daya Ungkit bagi Sasaran Pengentasan Kemiskinan

Selasa, 07 September 2021 : 14.58
Presiden Joko Widodo saat meresmikan ruas jalan tol Sragen-Ngawi/foto:biro pers setpres

Jakarta - Pembangunan infrastruktur secara jor-joran atau membabi buta dengan alokasi anggaran yang bertambah besar justru menghasilkan nihilnya faktor daya ungkit (leverage factor) bagi sasaran pengentasan kemiskinan dan janji program pro rakyat.

Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menyampaikan itu menanggapi pujian para tokoh politik nasional yang memberikan pujian atas keberhasilan pembangunan infrastukrtur era Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, perencanaan anggaran seperti ini, secara mikro ekonomi atau dalam lingkup organisasi terkecil dapat diibaratkan seorang Kepala Rumah Tangga  yang membangun rumah mewah dan megah melalui dana utang yang besar.

"Namun anggota keluarganya tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran dan pendapatan hanya bisa bertahan untuk hidup," selorohnya dalam keterangan tertulis dikirim ke Kabarnusa.com, Selasa (7/9/2021). 

Oleh karena itu, mendesak bagi Presiden Joko Widodo untuk melakukan revisi terhadap skala prioritas pembangunan yang mampu memberikan pertumbuhan ekonomi memadai sebagai daya ungkit dalam mencapai sasaran pengentasan masyarakat miskin. 

Dibanding terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berpotensi hanya menjadi monumen yang ditinggalkan pasca masa jabatan berakhir, terutama atas bukti tidak berubahnya atau semakin meningkatnya jumlah kemiskinan di wilayah Pulau Jawa.

Kata Defiyan, tidak masuk akalnya lagi, justru pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah pada Tahun 2022 dan mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 384,8 Triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di sejumlah sektor, diantaranya infrastruktur energi dan pangan, infrastruktur untuk konektivitas dan mobilitas, serta untuk akses TIK (teknologi informasi dan komunikasi). 

"Anggaran infrastruktur ini masih terbesar dibanding alokasi sektor lain,  dan hanya turun sejumlah Rp32,6 Triliun dari alokasi pada Tahun 2021 yang sebesar Rp 417,4 Triliun," tambahnya.

Defiyan mengungkapkan, capaian kinerja pertumbuhan ekonomi pada saat awal Presiden Joko Widodo yang berpasangan dengan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (periode 2014-2019) selama masa 5 (lima) tahun yang tertinggi berhasil dicapai mengacu pada data BPS, pada Tahun 2018 justru hanya sebesar 5,17 persen. 

Tercatat pada bulan September 2018 angka kemiskinan mencapai sejumlah 25,67 juta dan garis kemiskinan secara rata-rata adalah sebesar Rp 1.901.402,-/rumah tangga miskin/bulan.

Sementara itu, data per-bulan Maret Tahun 2019 jumlah penduduk miskin mencapai 25,14 juta jiwa, memang terjadi penurunan dibanding masing-masing data pada bulan September 2018, yaitu 0,53 juta jiwa dan 0,80 juta jiwa dibulan Maret 2018. 

"Sedangkan persentase penduduk miskin juga menurun sebesar 0,25 persen dari 9,66 persen pada bulan September 2018 menjadi 9,41 persen pada bulan Maret 2019," imbuhnya..

Sebelumya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 25 Agustus 2021 mengadakan pertemuan dengan sejumlah para Ketua Umum Partai Politik pendukung pemerintah, dan dalam pertemuan itu hadir pula Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal-nya (Sekjen) Eddy Soeparno. 

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto dalam siaran persnya menyampaikan, selain Ketum Parpol hadir pula Sekjen Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, juga dihadiri PAN. 

"Lalu, apa makna pertemuan koalisi politik besar tersebut beserta manfaat dan dampaknya bagi masyarakat selain pujian dan sanjungan dari para Ketum Parpol atas kepemimpinan nasional yang hanya fatamorgana itu?," demikian Defiyan. (rhm)


Bagikan Artikel

Rekomendasi