Banyak WNA Langgar Prokes, Bisa Rusak Citra Bali dalam Turunkan Penyebaran Covid-19

Senin, 06 September 2021 : 17.41


Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jamaruli Manihuruk saat beraudiensi dengan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Arta Ardhana Sukawati  di Kantor Gubernur Bali Senin (6/9/2021)./Dok.Humas Pemprov Bali


Denpasar - Banyaknya Warga Negara Asing yang melanggar protokol kesehatan bisa merusak citra Bali yang tengah berupaya menurunkan penyebaran virus Covid-19.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Arta Ardhana Sukawati  saat menerima auidiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jamaruli Manihuruk di Kantor Gubernur Bali Senin (6/9/2021).

 “Apalagi, Bali terakhir ini mendapatkan pujian dari pemerintah pusat karena berhasil menurunkan angka kasus serta angka kematian. Pencapaian ini jangan sampai tercoreng karena ulah tidak bertanggung jawab,” kata Wagub Bali dikutip Kabarnusa.com dari keterangan tertulisnya Senin (6/9/2021).

Guru Besar ISI Denpasar tersebut juga mengatakan memang pihaknya melalui Satpol PP Pemprov Bali kerap menemukan pelanggaran seperti WNA yang tidak memakai masker di tempat umum bahkan menggelar acara di ruangan tertutup tanpa masker.

Menurutnya pihaknya telah melakukan tindakan berupa sanksi administratif hingga SWAB bagi mereka.

“Tapi tentu saja hal tersebut tidak cukup, tindakan lebih keras juga kita lakukan bersama Kanwil Kemenkum HAM seperti deportasi,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Jamaruli Manihuruk menyampaikan, pertemuan terkait pelaksanaan operasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali khususnya dari Kantor Imigrasi dalam hal pengawasan dokumen izin tinggal WNA.

Selama ini, pihaknya dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali dalam pengawasan dan penertiban protokol kesehatan terhadap WNA yang ada di Bali.

"Dalam hal ini kami dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali memohon dukungan kepada Bapak Wakil Gubernur terutama dari unsur Satpol PP Provinsi Bali untuk menjalankan operasi pengawasan orang asing seperti halnya operasi terkait kepatuhan Protokol Kesehatan", ujar Jamaruli.

Jamaruli memohon dukungan kepada Wakil Gubernur selaku ketua PHRI Provinsi Bali untuk mendukung program dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.

Semoga dengan rutinnya dilaksanakan operasi pengawasan WNA dan kepatuhan protokol kesehatan.

Masyarakat menjadi lebih taat dan disiplin sehingga situasi saat ini dapat semakin membaik dan pariwisata di Provinsi Bali dapat berjalan normal kembali sehingga apa yang telah direncanakan sebelumnya, wisatawan yang berkunjung ke Bali dapat segera terwujud.(Miftach Alifi)

Bagikan Artikel

Rekomendasi