Penyelesaian Konflik Agraria di Batu, 138 Sertifikafikasi Bakal Terbit

Selasa, 31 Agustus 2021 : 08.41

Tenaga Ahli Utama KSP Usep Setiawan/Dok.KSP

Jakarta - Penyelesaian konflik agraria di Batu Jawa Timur, kini tinggal menunggu Sidang Panitia Pertimbangan Landreform yang akan dipimpin langsung Walikota. Setelah proses ini selesai, segera diterbitkan 138 sertifikasi bagi warga yang sebelumnya bermukim di lahan kawasan hutan.

Penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Dusun Kekep, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji ini merupakan salah satu lokasi prioritas tahun 2021, dan diharapkan selesai dalam waktu dekat. Demikian Usep Setiawan, Tenaga Ahli Utama KSP menjelaskan, dikutip Kabarnusa.com dari siaran pers KSP (30/08/2021).

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria Tahun 2021. 

Tim ini diharapkan mampu mengupayakan percepatan penanganan 137 konflik agraria yang diprioritaskan pada tahun 2021.

KSP juga mengawal penyelesaian konflik di Desa Sumber Brantas, Kec. Bumiaji, salah satu lokasi prioritas Reforma Agraria dari Kantor Pertanahan Kota Batu, dengan luasan total lahan sengketa sebesar 9,7 ha.

Desa Sumber Brantas berada dalam kawasan hutan meskipun telah menjadi wilayah bermukim dan mencari penghasilan oleh warga sejak tahun 1992.  

Untuk menjamin hak bagi masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diharapkan memberikan kepastian hukum terhadap 278 pemukiman warga. 

Sementara itu, penyelesaian konflik dan reforma agraria di Kabupaten Jember Jawa Timur, difokuskan pada 3 lokasi. Salah satunya adalah lokasi konflik agraria yang beririsan dengan aset Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN). 

Saat ini tim Agraria beserta Kementerian BUMN tengah berupaya untuk mencari jalan keluar bersama untuk menyelesaikan konflik di lapangan.

KSP akan terus memastikan proses penyelesaian konflik agraria di Indonesia akan bergulir secara cepat dan tanggap. 

“Penyelesaian konflik agraria memerlukan kolaborasi yang erat baik di tingkat pusat dan daerah," demikian Usep. (pyd)

Bagikan Artikel

Rekomendasi