Moeldoko: Strategi Pembangunan Pertanian di Indonesia Membuat Kemerdekaan Petani Berkurang

Jumat, 20 Agustus 2021 : 06.56

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko/Dok. KSP

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko menegaskan strategi pembangunan pertanian di Indonesia telah membuat kemerdekaan petani berkurang.

Untuk itu, guna mewujudkan kesejahteraan dan kemerdekaan bagi para petani, maka diperlukan peningkatan kapasitas petani di Indonesia

Hal itu terungkap dalam diskusi daring buku berjudul “Kemerdekaan bagi Petani, Kemerdekaan untuk Kita Semua” yang ditulis oleh Prof. Agus Pakpahan pada Kamis (19/8/2021).

Moeldoko mengaku setuju dengan konsep yang menjelaskan bahwa beberapa strategi pembangunan pertanian di Indonesia telah membuat kemerdekaan petani berkurang. 

Padahal, pertanian berkelanjutan berperan sebagai titik pijak pembangunan nasional.

“Kesejahteraan petani perlu ditingkatkan secara konsisten karena kemerdekaan petani akan berpengaruh terhadap kemerdekaan masyarakat keseluruhan dalam artian pemenuhan kebutuhan dasar,” kata Moeldoko.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini menambahkan, kemerdekaan petani dapat dilihat pada kehidupan petani yang kian sejahtera dan setidaknya dapat diukur dari tiga hal yakni tingkat pendidikan, aset ekonomi, dan tingkat kemandirian. 

Pada kondisi Pandemi Covid-19 ini, sektor pertanian membuktikan ketangguhannya untuk menjadi sektor unggulan yang mencegah ancaman resesi ekonomi nasional yang lebih buruk.  

Pada tahun 2020, ketika pertumbuhan ekonomi makro tercatat kontraksi atau minus 2,07 persen, sektor pertanian tumbuh positif 1,75 persen. 

Dari survei pertanian 2018, jumlah petani saat ini mencapai 33,5 juta, dengan jumlah rumah tangga petani mencapai 27,2 juta rumah tangga. 

Angka ini meningkat 5,7 persen dibandingkan 2013 yang berjumlah 25,7 juta rumah tangga. 

Berdasar Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 (SPP 2013) BPS, rata-rata pendapatan rumah tangga tani dari usaha di sektor pertanian hanya Rp12,4 juta per tahun atau Rp1 juta per bulan. 

Upah ini dianggap masih terlalu minim jika dibandingkan dengan usaha keras para petani.

Kata dia, pasang-surut pertanian Indonesia sangat tergantung pada kerjasama sinergis Pemerintah, dunia usaha, petani, akademisi, bahkan partai politik dan lain sebagainya.

emerintah telah mencoba untuk senantiasa meningkatkan kapasitas petani, baik dalam berusahatani, maupun dalam mengelola ekonomi rumah tangganya dengan memberdayakan para wanita tani dan petani milenial. 

Para wanita tani dan petani milenial juga diberikan pembekalan, pelatihan dan magang di beberapa perusahaan, agar memiliki akses yang setara dengan pelaku ekonomi lain.

Selain mendorong peningkatan kapasitas petani, pemerintah juga akan terus mendorong upaya pengembangan sumber pangan alternatif, agar negara ini tidak terlalu tergantung pada beras.

Dr. Bayu Eka Yulian selaku Dosen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) menambahkan, petani milenial dan wanita tani juga berperan penting dalam menentukan masa depan pertanian Indonesia.

Salah satu program diversifikasi pangan dari pemerintah misalnya adalah pengembangan tanaman porang, terutama di Jawa Timur. (rhm)
Bagikan Artikel

Rekomendasi