Dewan Karangasem Pertanyakan Pembayaran Kompensasi ke Pemilik Lahan Mata Air Tirta Ujung

Kamis, 26 Agustus 2021 : 22.36
Rapat kerja DPRD Karangasem dan Direktur PDAM beserta jajaranya.dipinpin Ketua Komisi III DPRD Karangasem I Wayan Sunarta/Dok.Istimewa

Amlapura-Komisi III DPRD Karangasem mempertanyakan pembayaran uang kompensasi PDAM kepada pemilik lahan mata air Tirta Ujung.

Hal itu terungkap saat Rapat kerja dengan Direktur PDAM dan jajaranya.  Raker dipinpin ketua komisi tiga DPRD Karangasem I Wayan Sunarta. 

Hadir Dirut PDAM I Gusti Singarsi serta Dewan pengawas I Nyoman Sutirtayasa serta jajaran PDAM. 

Wakil rakyat mempertanyakan pemberian uang kompensasi kepada pemilik lahan mata air Tirta Ujung I Gusti Ayu Mas Sumatri. 

Ketua Komisi III DPRD Karangasem I Wayan Sunarta menyatakan, sesuai beberapa bukti dikantongi lahan tersebut sudah dibeli Pemkab Karangasem,. Lahan yang dibeli seluas dua are dari lima setengah are lahan disana.

Menurut Sunarta transaksi pembelian sudah terjadi tahun 2003. Sudah ada transaksi akte jual beli. Juga ada surat pelepasan hak dan surat pernyataan kalau lahan tersebut seluas dua are sudah dilepas.

Namun sejak tahun 2017 masih ada pemberian konpensasi kepada pemilik tanah sebelumnya. Sunarta menilai kompensasi yang diberikan sebesar Rp 5 juta perbulan adalah salah sasaran.

Karenanya, dewan meminta agar Dirut PDAM menelusuri kepastian pemilikan lahan tersebut.

Ditanya kalau ini memang salah sasaran apa bisa sampai mengembalikan ke kas negara? Sunarta enggan menjawab secara tegas. 

"Kalau soal itu terserah keputusan di PDAM nanti seperti apa, yang jelas hal ini jangan sampai menjadi masalah di kemudian hari," ujar politisi PDIP tersebut.

Menurutnya, agak aneh pemberian kompensasi dihentikan atau di stop sementara sejak bulan Mei lalu. 

"Ini menunjukan ada yang salah sehingga distop," lanjutnya.

Dirut PDAM I Gusti Singarsi mengakui, kompensasi diberikan bukan sewa lahan. Tapi sebagai biaya perawatan kawasan mata air tersebut. 

Biaya diberikan sebesar Rp 5 juta per bulan. Soal kompensasi dihentikan, Menurut Singarsi karena tahun 2021 ada informasi jika lahan tersebut sudah beralih status.

Singarsi sebagai pemilik lahan sebelumnya mengajukan kompensasi tersebut. Pemberian kompensasi diakuinya bukan hanya lahan tersebut namun ada lahan lainya.

Pemberian dilakukan karena pemilik lahan menunjukkan sertifikat asli dan mengajukan permohonan

Sebab, kalau sampai tidak diberikan dirinya khawatir PDAM tidak diberikan mengambil air di lokasi Sementara' air diperuntukan untuk warga Seraya.

Terkait luas lahan yang digunakan PDAM , pihanya belum mengecek. PDAM akan melakukan pengukuran berapa are dipakai. Di lokasi juga ada rumah genset milik PDAM dan juga pipa.(nik)

Bagikan Artikel

Rekomendasi