Penyaluran BBM Bersubsidi untuk Nelayan Hanya Terserap 26 Persen

Jumat, 16 Juli 2021 : 10.01
Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi KSP, Febry Calvin Tetelepta/Dok kSP

Jakarta - Realisasi penyerapan BBM Bersubsidi untuk nelayan di tahun 2020 hanya mencapai 500.000 kilo liter atau sekitar 26 % dari total kuota.

Untuk itu Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong penyaluran BBM Bersubsidi untuk nelayan agar berjalan optimal. KSP melihat masih ada problem terkait akurasi data penerima sehingga serapannya masih rendah.

Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi KSP, Febry Calvin Tetelepta menyatakan pihaknya terus menjembatani komunikasi antar Kementerian/Lembaga agar mengoptimalkan mekanisme penyalurannya.

“Kita mendorong agar penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan ini lebih optimal, dan perlu terobosan tata kelola khususnya akurasi data penerima,” ujar Febry dalam keterangan tertulis di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (16/7/2021).

Febry menambahkan, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap para nelayan, KSP perlu memastikan masalah yang tersumbat bisa dipecahkan. Apalagi sektor kemaritiman menjadi salah satu yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Sejak tahun 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengusulkan 1,9 juta kilo liter kuota subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) minyak solar kepada seluruh kapal nelayang yang berdaya tampung hingga 30 GT.

Untuk mendapatkan BBM bersubsidi ini pun nelayan harus terdaftar di sistem KKP serta telah diverifikasi datanya dan memperoleh rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat.

Saat ini pemerintah juga sedang berupaya mengoptimalkan pembangunan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (MLIN). Harapannya, subsidi BBM untuk para nelayan di Maluku juga bisa sampai.

“Sebagai salah lokus pilot project ini, kita harus pastikan di Maluku yang dicanangkan sebagai Lumbung Ikan Nasional, tidak ada masalah soal penyaluran,” ujar Febry.

Diperlukan penyederhanaan mekanisme pengajuan BBM bersubsidi. Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya akurasi data yang berujung pada rendahnya angka penyaluran BBM bersubsidi adalah jumlah komponen persyaratan yang harus dilengkapi oleh nelayan terlalu banyak dan rumit.

“Syarat memperolehnya mesti disederhanakan menggunakan Kartu KUSUKA dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka itulah yang perlu kita dorong dan pastikan percepatannya,” imbuhnya.

Diharapkan, semua untuk dapat menyusun timeline kapan mulai pelaksanaan pilot proyek, target penyerapan BBM bersubsidi untuk nelayan, dan percepatan pendataan Kartu KUSUKA.

"Sehingga, dapat melakukan monitoring dan evaluasi dengan optimal," tandasnya.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi oleh pemerintah dalam penyaluran BBM Bersubsidi bagi nelayan adalah Masih banyaknya nelayan yang melakukan pembelian BBM bukan di SPBUN (SPBU Nelayan) melainkan di SPBU Reguler.

Akibatnya, realisasi penyalurannya tidak tercatat sebagai realisasi Konsumen Pengguna Usaha Perikanan.

PT. Pertamina (Persero), sebagai perusahaan penyedia bahan bakar minyak bumi dan gas, menyatakan kesanggupannya untuk terus melakukan penambahan titik pelayanan SPBUN di sentra-sentra nelayan sesuai rekomendasi KKP.

Dengan demikian, nelayan tidak perlu mengambil BBM di SPBU yang lokasinya berjarak cukup jauh. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi