Optimalisasi Layanan dan Pengawasan Perpajakan, DJP Manfaatkan Teknologi Digital

Jumat, 09 Juli 2021 : 08.29
Ilustrasi/ist

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memanfaatkan teknologi digital dalam mengoptimalisasi pelayanan dan pengawasan perpajakan.

Komitmen pemerintah terhadap transformasi digital yang sedang berjalan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari program reformasi perpajakan ditegaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam webinar Tax Reform in the Digital Age: Challenges and Opportunities yang dilaksanakan DJP, Menteri Keuangan menekankan, manfaat yang dapat diperoleh dari era digital sangat besar dan beragam.

"Sehingga reformasi perpajakan harus dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital secara optimal," tandasnya, Kamis 8 Juli 2021. Webinar ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Pajak tahun 2021.

Big data, advanced analytics, artificial intelligence, dan robotics process automation adalah sederet kemajuan teknologi digital yang akan dimaanfatkan DJP melalui Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).

Pada tahun 2024, saat implementasi sistem baru secara nasional dilakukan, DJP berharap masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti sehingga dapat menekan beban kepatuhan wajib pajak.

“Dengan sistem yang terdigitalisasi, berbasis data, dan terintegrasi, maka akan membantu kita melayani wajib pajak secara lebih personalised dan efektif,” ujar Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam sesi diskusi panel.

Rancang ulang proses bisnis DJP dipandu oleh 10 business directions antara lain fokus untuk memaksimalkan pengalaman pengguna (user experience), serta digitalisasi dan automasi.

Webinar diikuti pakar ilmu manajemen Rhenald Khasali dan dua panelis internasional yakni Peter Green yang merupakan Head of Forum on Tax Administration OECD dan Marika Kalinainen dari otoritas pajak Finlandia.

Kedua panelis internasional tersebut menyampaikan sejumlah key success factors dalam transformasi digital dan implementasi sistem informasi yang baru. Diskusi panel dilanjutkan dengan paparan dari Rhenald tentang wawasannya dalam perubahan di era digital.

Seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas dihimbau untuk mendukung reformasi perpajakan demi meningkatkan kapasitas penerimaan negara dalam mendanai berbagai program pelayanan publik termasuk perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi