KSP Tegaskan Kebijakan PPKM Efektif Tekan Penyebaran Covid-19

Rabu, 28 Juli 2021 : 23.20
Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Ekonomi Dr Panutan Sulendrakusuma/Dok. KSP

Jakarta - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terbukti mampu menekan penyebaran Covid-19 dengan membatasi mobilitas masyarakat. Selain itu juga untuk mengurangi tekanan terhadap fasilitas kesehatan akibat peningkatan dari jumlah pasien Covid.

"Langkah ini terbukti cukup efektif, terlihat dari penurunan jumlah kasus dan berkurangnya okupansi rumah sakit di beberapa daerah,” ungkap Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Ekonomi Dr Panutan Sulendrakusuma, dalam keterangan tertulis, Rabu (28/7/2021).

Ditegaskannya, KSP aktif berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna memastikan seluruh program untuk meringankan beban ekonomi masyarakat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dapat berjalan dengan baik dan cepat.

“Semua arahan Presiden terkait dengan penanganan pandemi dan Program Pemulihan Ekonomi dikawal secara terus menerus oleh KSP,” tuturnya.

Tidak hanya bidang ekonomi, pihaknya secara aktif juga berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga agar program yang dibuat untuk menekan jumlah penyebaran Covid-19 baik dari segi testing, tracing dan treatment dilaksanakan dengan baik di lapangan.

Pemerintah telah memutuskan untuk melakukan penyesuaian kebijakan PPKM, berlaku 26 Juli-2 Agustus 2021. Penyesuaian kebijakan berlaku untuk Jawa-Bali maupun di luar Jawa-Bali.

Adanya pembatasan mobilitas berimplikasi pada melemahnya kegiatan ekonomi, khususnya di wilayah dengan jumlah kasus Covid-19 yang tinggi. Sementara, wilayah-wilayah dengan angka penyebaran yang rendah, aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat bisa berjalan dengan baik.

Demi meminimalkan dampak akibat penurunan mobilitas, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kesehatan dan Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebesar Rp55,21 triliun,” ungkap Panutan.

Program Perlinsos ditambah sebesar Rp33,98 triliun (dari sebelumnya Rp153,86 triliun menjadi Rp187,84 triliun), yang diperuntukkan untuk program Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet, Kartu Prakerja, Bantuan Beras Bulog dan Kartu Sembako PPKM.

“KSP sejak dari awal secara aktif memonitor pelaksanaan program PEN di lapangan dan mencari solusi ketika ada hal yang membutuhkan debottlenecking serta memastikan percepatan penyerapan anggaran dan program tepat sasaran,” katanya. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi