KSP Sebut 1.191 Pengaduan Kasus Konflik Agraria Masuk ke Istana

Rabu, 28 Juli 2021 : 19.03
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko memberikan sambutan dalam Webinar Aksi Pengukuhan Kawasan Hutan (PKH) dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Rabu (28/7)/Dok.KSP.

Jakarta - Pemerintah menargetkan pada ahun 2021 dari total 1191 pengaduan kasus konflik agraria yang masuk ke Istana diharapkan 137 kasus bisa diselesaikan.

Banyaknya kasus yang masuk, karena Kantor Sekretariat Presiden punya program KSP Mendengar yang direspons positif. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr H. Moeldoko mengungkapkan, sebanyak 251 kasus diantaranya berada dalam kawasan hutan.

"Salah satu masalah utamanya adalah tahapan pengukuhan kawasan hutan, yakni lamanya proses tata batas dan inventarisasi yang menjadi dasar utama penetapan SK perubahan batas kawasan hutan untuk penyelesaian konflik," ujarnya dalam Webinar Aksi Pengukuhan Kawasan Hutan (PKH) dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Rabu (28/7/2021).

Baca Juga: Cara Jitu RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro (RSWN) Sosialisasi 5M Dengan Membagikan Sembako

Menurutnya, hal ini sangat memungkinkan mengingat sudah tersedianya dukungan politik yang kuat dari Presiden, basis regulasi yang kuat melalui Stranas PK dan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, serta dukungan partisipasi publik yang luas.

“Selain itu, akselerasi penyelesaian PKH dan One Map juga harus dilaksanakan dengan memperhatikan posisi pendanaan di dalam APBN," sambungnya. Dalam RKP 2022 prioritas ini perlu didorong untuk dimasukan di dalam pagu anggaran baik di pusat maupun daerah.

Dengan komitmen bersama untuk aksi memberantas korupsi yang sistematis dan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria, maka perilaku koruptif akan bisa direduksi seminimal mungkin, dan kesejahteraan rakyat pun akan semakin meningkat.

Baca Juga: KSP Sayangkan Beredarnya Pesan Berantai Ajak Masyarakat Demo Tolak PPKM

Pada kesempatan sama, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan pemerintah terus berupaya untuk melakukan dan mengakhiri praktik korupsi.

Menurutnya, beberapa langkah telah dilakukan salah satunya dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

“Sesuai Perpres tersebut, sudah saatnya kita melakukan perubahan paradigma. Penguasa harus bergeser menjadi pelayan masyarakat. Not to be served but to serve the people,” tandas Firli.

Ia mengaku telah merumuskan empat langkah. Pertama, melakukan pengawalan proses dan percepatan perizinan, Kedua, perizinan harus melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu.

Baca Juga: Bea Cuka Bali Bukukan Penerimaan Rp 726, 7 Miliar

Ketiga, upaya standarisasi perizinan melalui teknologi informasi dan Online Single Submission (OSS). Keempat, harus berubah paradigma menjadi digital melayani agar tidak ada kontak fisik untuk mencegah korupsi.

“Tahun 2020 yang lalu, atas kerja sama KPK dan kementerian/lembaga yang terkait, dengan penertiban aset negara dan daerah, KPk telah menyelamatkan setidaknya Rp592 triliun aset. Angka ini besar, dan KPK terus berupaya melakukan penyelamatan aset milik negara maupun milik daerah,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan One Map Policy, investor pun mau menanamkan modal di Indonesia karena adanya kepastian hukum. Pasalnya, modal untuk menjamin kesejahteraan rakyat tidak cukup hanya dengan APBN, namun juga dari investasi yang masuk. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi