Kelola Sumber Daya Perikanan, KKP Terapkan Penangkapan Ikan Terukur

Rabu, 28 Juli 2021 : 08.09
Penangkapan ikan terukur merupakan turunan dari prinsip ekonomi biru/Dok. KKP

Jakarta - Konsep penangkapan ikan terukur diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengelola sumber daya perikanan di wilayah Indonesia.

Ketua Tim Pelaksana Unit Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Annastasia Rita Tisiana menjelaskan, konsep ini,akan bisa menjaga ekosistem laut dan pesisir yang sehat dan produktif.

"Bisa menjadikan Indonesia lebih makmur dari sisi ekonomi maupun sosial," tuturnya dalam siaran pers Selasa 27 Juli 2021.

Rita menjelaskan, penangkapan ikan terukur merupakan turunan dari prinsip ekonomi biru, sebagaimana sering disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Baca Juga: Perkuat Produktivitas Mitra UMKM Hadapi Pandemi, Telkomsel dan Gojek Terus Berkolaborasi

Pesan Menteri Trenggono, kegiatan ekonomi harus seimbang dengan ekologinya. Setiap aktivitas di ruang laut, harus memperhatikan kesehatan lautnya.

Langkah pertama dalam menerapkan konsep ini, yakni KKP lebih dulu mengetahui kesehatan stok ikan di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

"Kemudian diatur jumlah ikan yang boleh ditangkap, jumlah kapal yang menangkap, termasuk alat tangkapnya," ujar Annastasia dalam forum Bincang Bahari KKP bertajuk 'Tata Kelola Penangkapan Ikan untuk Indonesia Makmur'.

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini menambahkan, konsep penangkapan ikan terukur bertujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

"Sebab nantinya pendaratan ikan tidak lagi berpusat di Pulau Jawa melainkan di pelabuhan-pelabuhan yang sudah ditentukan," sebut dia.

Baca Juga: Edukasi Bangga Rupiah, BI Bali Terbangkan Layangan Bergambar Badak hingga Cendrawasih

Pihaknya tengah menyiapkan infrastruktur pendukung termasuk ekosistem industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Iinfrastruktur skemanya melalui perbaikan fasilitas pelabuhan yang sudah ada dan membangun pelabuhan baru.

Terjadinya ketimpangan wilayah akan diatur dengan penangkapan terukur ini.

Enam wilayah WPPNRI yang diberikan kepada fishing industries dimana lokasi tersebut menurut hitungan kami bersama Komnas Kajiskan, tidak ada terjadi overfishing, karena jumlah armada dan produksinya masih jauh di bawah jumlah penangkapan yang diperbolehkan.

Dengan penangkapan terukur, di mana kapal menangkap harus stay di sana. "Kenapa? Karena ini juga akan meningkatkan efiesiensi juga karena dari wilayah penangkapan ke pelabuhan menjadi lebih dekat," ujar Zaini.

Baca Juga: PPKM Darurat, Kebutuhan Uang di Bali Rp37,4 Miliar per Hari

Permen KP Nomor 18 Tahun 2021 yang menjadi salah satu terjemahan dari penangkapan ikan terukur dalam bentuk kebijakan. Permen tersebut tidak hanya untuk kepentingan ekologi dan ekonomi, tapi juga menekan terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat hingga menjaga kedaulatan negara.

Beberapa poin penting dalam Permen KP 18/2021 meliputi alat penangkapan ikan (API) yang dilarang meliputi, kelompok jaring hela yang terdiri atas pukat hela dasar berpalang, pukat hela dasar udang, pukat hela kembar berpapan, pukat hela dasar dua kapal, pukat hela pertengahan dua kapal dan pukat ikan.

Kemudian kelompok API jaring tarik terdiri atas dogol, pair seine, cantrang, dan lampara dasar.

Selanjutnya kelompok API perangkap terdiri atas perangkap ikan peloncat dan kelompok API lainnya terdiri atas muro ami. Penggunaan alat tangkap yang dilarang tersebut selama ini juga ditolak oleh sejumlah nelayan.

Kata dia, Permen ini juga menjawab kekosongan hukum. Kapal-kapal di bawah 30 GT itukan tadinya di bawah 12 mil.

"Nah sekarang bagaimana kalau mau naik? Naik ke 12 mil boleh, tapi harus minta izin ke pemerintah pusat supaya bisa dilindungi. Sehingga dia punya kepastian hukum dan izin yang pasti. Kemudian kapal 30 ke atas tidak boleh turun di zona 12 mil ke bawah," terang Zaini. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi