BAF Larang Eksekusi Kendaraan Tanpa Surat Kuasa

Sabtu, 31 Juli 2021 : 07.24
Ilustrasi gedung BAF Plaza/Dok. BAF

Jakarta – PT. Bussan Auto Finance (BAF) melarang pihak yang melakukan eksekusi kendaraan tanpa dilengkapi surat kuasa atau dokumen lengkap.

Hal itu disampaikan pihak PT Bussan Auto Finance (BAF) menanggapi insiden yang merenggut nyawa Gede Budiarsana.

Pihak BAF juga memastikan sepeda motor Yamaha Lexi DK 2733 ABO yang dieksekusi dalam insiden berdarah pada Jumat 23 Juli 2021 di Monang Maning Denpasar adalah sepeda motor atas nama konsumen BAF. 

"Kami menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum Gede Budiarsana yang menjadi salah satu korban dalam insiden tersebut," ucap Head Corporate Secretary BAF Puji Arianti dalam keterangan tertulis dikirim ke kabarnusa.com, pada Jum’at (30/7/2021).

Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap proses penyidikan kepolisian yang saat ini berjalan, pihak BAF menyampaikan bahwa sepeda motor Yamaha Lexi dengan nomor polisi DK 2733 ABO adalah sepeda motor atas nama konsumen BAF.

Baca Juga: Dukung Jurnalisme Berkualitas, AMSI Luncurkan Riset Lanskap Media Digital Indonesia

Hal itu diperkuat sesuai perjanjian pembiayaan, akta jaminan fidusia, dan sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan pada bulan Maret 2019.

Diketahui, PT Bussan Auto Finance (BAF) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan sejak tahun 1997, berkonsentrasi pada bidang pembiayaan pada sepeda motor Yamaha.

Sebelumnya diberitakan, saat dilakukan penarikan, sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan pihak lain dan bukan merupakan konsumen BAF.

Demikian pula, pihak yang melakukan penarikan, yakni PT Beta Mandiri Multi Solution (PT BMMS) adalah pihak yang tidak diberikan surat kuasa untuk melakukan eksekusi atas sepeda motor tersebut.

Baca Juga : KPPU Ungkap Kelangkaan Pasokan Obat dan Tabung Oksigen di Sumnbagsel Jawa dan Bali

"Sebagai perusahaan pembiayaan yang diatur dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BAF tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-undangan berlaku, termasuk ketentuan mengenai penggunaan tenaga alih daya di bidang penagihan," urai Puji.

Setiap pihak yang ditunjuk perusahaan pembiayaan untuk melakukan eksekusi barang jaminan, wajib mendapatkan surat kuasa dari perusahaan pembiayaan berikut kelengkapan dokumen seperti fotokopi akta fidusia (khusus pembiayaan dengan skema "pembelian dengan pembayaran secara angsuran").

Dijelaskannya juga, wajib menunjukkan sertifikasi profesi di bidang penagihan yang dikeluarkan Lembaga SPPI (Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia).

"Berdasar peraturan, apabila pemegang sertifikasi penagihan melakukan pelanggaran kode etik maka pihak BAF dapat mencatat dan melaporkan agar sertifikasi profesi yang bersangkutan dapat dibekukan," demikian Puji. (mal)

Bagikan Artikel

Rekomendasi