Dorong Perekonomian Pesisir, KKP Siapkan Lima Dermaga Apung Hubungkan Pulau Terluar

Rabu, 07 Juli 2021 : 08.18
Kelima dermaga apung yang akan dibangun di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tojo Una-Una, Kota Bima, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Indragiri Hilir/Dok. KKP.

Jakarta - Untuk menghubungkan atau sebagai media konektivitas antar pulau atau wilayah di lima lokasi strategis Indonesia Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) segera membangun dermaga apung.

Kelima dermaga apung yang akan dibangun di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tojo Una-Una, Kota Bima, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Hendra Yusran Siry menjelaskan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ekonomi di pulau-pulau kecil, KKP terus berupaya menyediakan fasilitas yang diperlukan dengan membangun dermaga apung di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar.

Kata dia, pembangunan dermaga apung merupakan jawaban atas kebutuhan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau terluar.

"Tujuannya untuk meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan, meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mengelola pesisir dan pulau-pulau kecil,” jelas Hendra dalam siaran pers Rabu (7/7/2021).

Dermaga apung merupakan tempat tambat labuhnya kapal yang mengapung di atas air, memiliki 3 komponen utama yaitu struktur dermaga/darat yang menjorok ke laut, penghubung antara struktur dan platform, dan landasan dermaga apung yang berbahan high-density polyethylene/ low-density polyethylene (HPDE/LDPE).

Saat ini, moda transportasi yang dimiliki masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar untuk beraktivitas adalah perahu/sampan kayu kecil dengan rata-rata di bawah 5 GT.

Dengan tinggi draft hanya sekitar 0,9 meter dan panjang rata-rata sekitar < 12 meter, penggunaan bangunan dermaga dengan konstruksi beton atau konstruksi kayu dipandang kurang tepat.

"Karena masyarakat akan kesulitan dan terkendala ketika melakukan bongkar dan muat barang serta naik turun penumpang,” terang Hendra.

Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dit. P4K) Muhammad Yusuf menyampaikan persyaratan teknis dalam pemberian bantuan prasarana dermaga apung, antara lain diutamakan sudah memiliki Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), tersedia lahan yang 'clean and clear', serta penempatan dermaga apung berada di lokasi yang memiliki potensi dalam mendukung aktivitas masyarakat.

“Pembangunan dermaga apung di tahun 2021 ini berada di 5 (lima) lokasi. Tim kami sudah melakukan survei dan verifikasi ke lokasi-lokasi tersebut,” tutup Yusuf. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi