Cegah Konflik Horizontal, Bali Bentuk Posko Pengaduan Korban PPKM Darurat

Minggu, 18 Juli 2021 : 17.12
Sejumlah aktivis dan relawan yang bergabung dalam Posko Pengaduan Korban PPKM Darurat seperti LBH Panarajon, PPKHI, The Somya International Law Office, I Kadek Duarsa SH & Associates, para advokat senior lainnya di Bali/Dok.The Somya Internasional Law Office

Denpasar - Mengantisipasi munculnya konflik horizontal antara rakyat dan pemerintah dalam implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbagai elemen masyarakat di Bali membentuk Posko Pengaduan Korban PPKM.

Diketahui, dalam menanggulangi Pandemi Corona virus disease 19 (COVID 19) akhirnya Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Jawa Bali untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Regulasi itu berdasar Instruksi Mendagri PPKM darurat itu dengan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, yang sangat berpotensi besar bakal diperpanjang pemerintah.

Dalam situasi ditengah masyarakat yang mengalami perekonomian yang sulit, kemudian kebutuhan hidup yang tidak dapat dihindari, menyebabkan sering terjadi kesalahpahaman, gesekan atau perdebatan antara pelaksana PPKM dengan masyarakat yang ada.

Situasi seperti itu, bisa saja masyarakat, aparat atau Tenaga Kesehatan dapat menjadi korban penerapan PPKM Darurat ini.

"Kami menilai perlu sebuah wadah aspirasi dan pendampingan untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah, agar tidak terjadi konflik horizontal dan vertikal yang lebih besar," tegas Koordinator Posko Pengaduan Korban PPKM I Made Somya Putra dalam keterangan tertulisnya diterima Kabarnusa.com, Minggu(18/7/2021).

Atas dasar latar belakang tersebut, maka pihaknya membentuk POSKO PENGADUAN KORBAN PPKM DARURAT yang dibentuk oleh beberapa peguyuban, lembaga, NGO dan relawan-relawan Advokat.

Meraka merasa prihatin atas nasib masyarakat ditengah penerapan PPKM DARURAT ini.

Sejumlah aktivis dan relawan yang bergabung dalam wadah ini seperti LBH Panarajon, PPKHI, The Somya International Law Office, I Kadek Duarsa SH & Associates, para advokat senior seperti I Nyoman Alit Kesuma SH, I Wayan "Bipung" Merta, SH, I Wayan Wija Negara SH, I Made Rusna SH, Adv Bayu Krisna dan relawan seperti Agus Karmawan SH, N Luh Putu Restiani, SH, MH, dan lainnya.

Tujuan pembentukan Posko Pengaduan ini adalah sebagai mitra pemerintah dalam hal mengakomodir hak-hak masyarakat yang timbul karena PPKM DARURAT.

Posko Pengaduan ini, akan menerima secara online dan tertulis, baik melalui email thesomyainternational@gmail.com dan wa : 081337181031, dengan melampirkan bukti-bukti surat yang dimiliki.

Untuk kegiatan dan operasional Posko Pengaduan ini bertempat di LBH Panarajon yang beralamat di Jalan Dewi Sri, Gang Salak 1 no 17 Batubulan Sukawati Gianyar, dan Kantor DPD Perhimpunan Pengacara Dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Provinsi Bali.

Pengaduan tersebut dikaji oleh tim Pengkaji Aduan POSKO PENGADUAN, untuk nantinya diambil langkah-langkah advokasi yang diperlukan. "Kami berharap agar penerapan PPKM Darurat ini tidak melanggar HAM dan memperhatikan hajat hidup orang banyak," tutur Somya.

Nantinya, hasil pengaduan akan dievaluasi dan akan disajikan nantinya kepada pemerintah agar menjadi bahan membuat kebijakan yang lebih baik kedepannya dalam rangka melawan Covid 19. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi