BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,50 Persen

Rabu, 28 Juli 2021 : 20.19
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho saat Obrolan Santai BI Bareng Media, di Denpasar/Dok. BI Bali

Denpasar - Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar angka 3,50%.

"Untuk Suku bunga Deposit Facility dan suku bunga Lending Facility juga dipertahankan pada 2,75% dan 4,25%," ungkap Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho saat Obrolan Santai BI Bareng Media, di Denpasar, Selasa (27/7/2021).

BI melakukan berbagai langkah dalam rangka mendukung implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Langkah itu, antara lain melalui pembelian SBN di pasar perdana sebesar Rp124,13 triliun, yaitu Rp48,67 triliun melalui mekanisme lelang utama dan sebesar Rp75,46 triliun melalui mekanisme Greenshoe Option (GSO).

Selain itu Bank Indonesia juga melakukan penambahan likuiditas di perbankan (quantitative easing) sebesar Rp101,10 triliun (hingga 19 Juli 2021). Bank Indonesia juga terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk akselerasi ekonomi keuangan digital.

Disamping kebijakan suku bunga, BI juga mengambil beberapa langkah kebijakan. Pertama, melanjutkan kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar.

"Kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat stance kebijakan moneter akomodatif," ungkap Trisno.

Ketiga, mendorong intermediasi melalui penguatan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan penekanan pada perkembangan premi risiko dan dampak penetapan suku bunga kredit baru di berbagai segmen kredit.

Selanjutnya, keempat, memperkuat ekosistem penyelenggaraan sistem pembayaran melalui implementasi PBI PJP/PIP untuk simplifikasi dan efisiensi perizinan/persetujuan serta mendorong inovasi layanan sistem pembayaran.

Kebijakan kelima, mempercepat dukungan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal, untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) Pemerintah dan mendukung efisiensi transaksi secara online.

Keenam, mendukung ekspor melalui perpanjangan batas waktu pengajuan pembebasan Sanksi Penangguhan Ekspor (SPE), dari semula berakhir 29 November 2020 menjadi sampai dengan 31 Desember 2022, untuk memanfaatkan momentum peningkatan permintaan negara mitra dagang dan kenaikan harga komoditas dunia.

Lanjut, ketujuh, memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta melanjutkan sosialisasi penggunaan Local Currency Settlement (LCS) bekerja sama dengan instansi terkait.

BI terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk implementasi lebih lanjut paket kebijakan terpadu KSSK dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas, termasuk UMKM.

BI meningkatkan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan instansi terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk koordinasi kebijakan moneter–fiskal, kebijakan untuk mendorong ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan.

Terkait perekonomian Bali terkini, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rizki Ernadi Wimanda menyatakan mencermati beberapa indikator terkini di TW 2, BI memperkirakan Bali akan tumbuh positif kecil di TW 2.

Namun, akan kembali negatif di TW 3 akibat pemberlakuan PPKM Darurat selama bulan Juli. Dengan demikian, secara keseluruhan tahun 2021, Bali diperkirakan masih terkontraksi dalam kisaran -4% sd -2%.

Proyeksi bersifat dinamis sehingga wajar dilakukan beberapa kali revisi. Hal ini mengingat proyeksi ekonomi sangat tergantung kepada angka realisasi di triwulan sebelumnya, indikator-indikator terkini dan asumsi-asumsi yg digunakan pada triwulan berikutnya.

Dalam hal intermediasi perbankan, kredit perbankan meningkat pada Triwulan II 2021 didorong oleh meningkatnya kinerja kredit investasi dengan risiko yang relatif terjaga. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi