Bantah Lamban soal Dana Covid-19, Pemprov Bali Cairkan Insentif Nakes Rp 22,8 Miliar

Senin, 19 Juli 2021 : 13.33
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra/Dok.Pempov Bali

Denpasar - Hingga bulan Juni 2021 Pemerintah Provinsi Bali telah mencairkan Insentif bagi tenaga kesehatan mencapai Rp22,8 Miliar. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyampaikan hal itu sekaligus untuk menepis kabar yang menyebutkan Bali lamban dalam pencairan dana Covid-19.

Sebelumnya, beredar pemberitaan dimana Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegur secara tertulis 19 provinsi yang disebut lamban dalam pencairan dana Covid-19 di daerah.

Hal yang membuat Bali dapat teguran dari surat tersebut adalah disebutkan Bali belum melakukan pencairan insentif tenaga kesehatan untuk penanganan Covid-19.

"Namun saya tegaskan Pemerintah Provinsi Bali sudah merealisasikan dana pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan hingga bulan Juni 2021,” tegas Sekda Dewa Indra dalam keterangan resminya di Denpasar, Senin (19/7/2021).

Indra juga menekankan untuk realisasi pembayaran insentif nakes penanganan Covid-19 Provinsi Bali tersebut dari anggaran sebesar Rp 47.017.500.000, sudah direalisasikan sampai bulan Juni 2021 sebesar Rp. 22.851.785.991 atau dengan persentase 48,60 persen.

Seharusnya jika mengacu pada realisasi tersebut provinsi Bali tidak seharusnya masuk kedalam surat teguran dari Mendagri tersebut.

"Realisasi ini sudah saya laporkan secara tertulis pula kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri per 7 Juli 2021,” tandas pria yang juga menjabat Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Bali.

Indra sempat  menunjukkan surat yang telah dikirim ke Menkeu dan Mendagri tersebut. Secara rinci dalam laporan itu menyampaikan realisasi dukungan pendanaan untuk Belanja Kesehatan penanganan pandemi Covid-19 dan belanja prioritas lain.

Pada Minggu (18/7) malam dirinya sudah berkoordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah perihal realisasi pencairan insentif nakes tersebut.

“Dan setelah dicek, ternyata data yang digunakan masih data lama yang belum diupdate per Juli 2021 padahal hingga Bulan Juni 2021 Provinsi Bali sudah melakukan pembayaran sedangkan untuk Bulan Juli tentunya masih berjalan,” tukasnya lagi.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan teguran tertulis kepada 19 kepala daerah.

Adapun 19 provinsi tersebut yakni, Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat.

Kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Provinsi Bali juga disebut belum melakukan realisasi insentif tenaga kesehatan daerah (innakesda) yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan APBD TA 2021 sebesar Rp 25 M. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi