Pengaktifan Kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Tengah

Selasa, 08 Juni 2021 : 09.46
Provinsi Jawa Tengah mulai menggalakkan dan mengaktifkan kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) agar mampu menurunkan angka aktif kasus Covid 19 yang terjadi di Kudus dan Cilacap/ilustrasi.Agus Nugroho P.

Semarang - (7/Juni 2021) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah meminta Kepala Daerah di Jawa Tengah cermat dalam menetapkan kebijakan di masa pandemi Covid-19.

Sebagaimana diketahui, sampai dengan tanggal 6 Juni 2021 jumlah kasus aktif Covid-19 di Jawa Tengah telah mencapai 10.297 (sumber: Tanggap Covid-19 Provinsi Jawa Tengah).

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida menilai bahwa dalam situasi pandemi Covid-19, kebijakan Kepala Daerah memiliki peranan penting dalam menekan jumlah penyebaran/mutasi virus.

Farida mengungkapkan bahwa kebijakan dan tata kelola penanganan serta kesiapsiagaan Kepala Daerah dan seluruh pemangku kebijakan perlu menjadi perhatian. Termasuk untuk mengaktifkan kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Oleh karenanya, kami meminta Kepala Daerah di Jawa Tengah untuk mulai mencermati kembali dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang ada di daerah masing-masing. Kita ketahui bersama bahwa saat ini Jawa Tengah menjadi salah satu Provinsi dengan kasus aktif Covid-19 yang angkanya cukup tinggi. Di antaranya Kabupaten Kudus dan Kabupaten Cilacap,” ujar Farida.

Pihaknya menambahkan bahwa ditengah pandemi ini akan mengawal proses dilapangan sehingga keluhan dari masyarakat akan segera ditindak lanjuti dan semaksimal mungkin untuk mengurangi tatapmuka dan keluhan dapat disampaikan secara virtual.

Dalam kesempatan ini, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah juga secara khusus menyoroti kebijakan Pemerintah Kota Semarang, yakni Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk meminta masyarakat menggunakan transportasi umum serta menerapkan tarif parkir insidentil kepada pengguna kendaraan pribadi sebesar 2 kali dari tarif biasa.

“Kami meminta Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Semarang maupun Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk mencermati dan mengkaji kembali kebijakan tersebut serta tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan yang justru dapat berpotensi meningkatkan kasus aktif Covid-19 di Jawa Tengah.

Kami juga mengharapkan agar seluruh pemangku kepentingan memiliki visi yang sama.

Mengingat di sisi lainnya, Jawa Tengah pada bulan Juli Satuan Pendidikan juga sedang berkonsentrasi mempersiapkan Pertemuan Tatap Muka (PTM). Sehingga, sinergi dan kebijakan yang diambil perlu mengkaji dari berbagi aspek.

Tentu saja, kami sampaikan ini tidak hanya ditujukan kepada Kota Semarang. Namun, juga kepada seluruh Kepala Daerah di Jawa Tengah,” tutup Farida. (ags)

Bagikan Artikel

Rekomendasi