Penanganan Sampah Berbasis Sumber, Gubernur Bali Bersama Wabup Badung Teken MoU

Rabu, 02 Juni 2021 : 21.37
Penandatangan Kesepakatan disaksikan Kadis LHK I Wayan Puja, Perwakilan dari Bappeda, PMD, PUPR, Perindustrian dan Perdagangan, Ketua Majelis Desa Adat Madya A.A. Putu Sutarja serta seluruh Perbekel/Lurah dan Bendesa Adat /Dok. Humas Pemprov Bali.

Denpasar – Komitmen bersama dalam pengelolaan sampah berbasis Sumber di wilayah Desa dan Desa Adat sebagai implementasi Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019 dituangkan dalam MoU yang teken Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa bersama Gubernur Bali I Wayan Koster.

Acara berlangsung di Jaya Sabha Denpasar, Selasa (2/6/2021).

Penandatangan Kesepakatan disaksikan Kadis LHK I Wayan Puja, Perwakilan dari Bappeda, PMD, PUPR, Perindustrian dan Perdagangan, Ketua Forum Perbekel/Lurah Kabupaten Badung Kadek Sukarma, Ketua Majelis Desa Adat Madya A.A. Putu Sutarja serta seluruh Perbekel/Lurah dan Bendesa Adat se-Kabupaten Badung.

Pemkab Badung sangat siap untuk menerima arahan Gubernur terkait pengelolaan Sampah Berbasis Sumber yang menjadi kebijakan Gubernur yang nantinya sampai kebijakan bersama di seluruh Kabupaten Badung dari tingkat Desa Adat sampai Desa/Kelurahan.

“Nantinya apapun yang menjadi arahan Gubernur, terlebih kebijakan ini sudah menjadi kebijakan strategis, merupakan bagian integral dari kita bersama-sama dalam penyelenggaraan pemerintah, masyarakat dan pembangunan di Provinsi Bali,” ujar Wabup.

Penanganan sampah di Badung, telah dilakukan penanganan di TPST Mengwitani dari hulu ke hilir, sampah diolah menggunakan mesin pengolahan sampah dan dipilah,sampah organik dijadikan pupuk.

Untuk skema pengelola sampah sampah dikategorikan dari sampah rumah tangga, sampah upakara, sampah dari publik area.

Dari sampah rumah tangga,diharapkan bisa dimanfaatkan sendiri oleh masyarakat untuk dikelola misalnya untuk pupuk ataupun dimanfaatkan secara ekonomi untuk kompos rumah tangga, bisa untuk biopori, sumur resapan maupun bisa digunakan biogas organic.

“Dari rumah tangga, sebisa mungkin sampah sudah terpilah, mana sampah yang bisa diolah jadi kompos dan mana yang tidak bisa diolah,untuk, memudahkan pemilahan saat diangkut ke TPST3R desa/kelurahan,“ kata Wabup Suiasa.

Gubernur Bali I Wayan Koster menjelaskan,implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 tahun 2019 ini harus dilaksanakan percepatan dari tingkat Desa/Kelurahan dan Desa Adat.

“Harus lebih digalakan lagi program ini, nantinya berperan mengembalikan dan menjaga alam Bali agar tetap bersih dan indah dengan cara melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber di desa-desa, sesuai dengan pedoman yang kita berikan.

Adanya sinergi antara Desa/Kelurahan dan Desa Adat setempat beserta seluruh komponen masyarakat untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan slogan “ Desaku Bersih Tanpa Mengotori Desa Lain” jelasnya.

Dalam Pergub. diatur membatasi perilaku menghasilkan banyak sampah, mewajibkan melakukan pemilahan sampah di rumah tangga, melarang warga membuang sampah ke desa dan desa adat lain, melarang warga membuang sampah tidak pada tempatnya.

Juga, membatasi penggunaan bahan plastik sekali pakai sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai, melarang warga membuang sampah di Danau, Mata Air, Sungai dan Laut sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang perlindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi