Awasi PPDB Denpasar, Ombudsman Minta Masyarakat Lapor Jika Temukan Keganjilan

Senin, 21 Juni 2021 : 23.00
Komitmen Wali Kota I Gusti Ngurah Jaya Negara tersebut diutarakannya di hadapan Kepala Ombudsman RI Provinsi Bali saat mengunjungi Kantor Ombidsman Bali pada Senin pagi, 21 Juni 2021/Dok. ORI Bali

Denpasar - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali meminta masyarakat tidak ragu melaporkan jika melihat ada keganjilan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Denpasar.

Ombudsman juga menyambut baik komitmen Wali kota Denpasar untuk menciptakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Denpasar yang transparan dan berkepastian.

Komitmen Wali Kota I Gusti Ngurah Jaya Negara tersebut diutarakannya di hadapan Kepala Ombudsman RI Provinsi Bali saat mengunjungi Kantor Ombidsman Bali pada Senin pagi, 21 Juni 2021.

Gung Jaya, sapaannya, menjelaskan proses memproduksi sumber daya manusia Denpasar yang bagus harus dimulai dari proses penerimaan peserta didik secara transparan dan tidak manipulatif.

Menanggapi komitmen tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Privinsi Bali memberikan apreasiasinya.

Bagi Ombudsman, komitmen ini mencerminkan kemauan kuat Wali Kota Denpasar untuk menciptakan PPDB yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan membangun sistem PPDB yang kredibel.

Ombudsman Bali tentu memberikan apresiasi kepada Gung Jaya, datang sendiri ke kantor Ombudsman tanpa diminta.

"Ini artinya Pak Wali punya inisiatif untuk memulai proses PPDB yang berkualitas dan kedibel", kata Kepala Ombudsman RI Provinsi Bali, Umar Ibnu Alkhatab, di Denpasar Senin 21 Juni 2021.

Ombudsman Bali meminta agar Walikota Denpasar taat pada komitmennya, terutama komitmen terhadap quota peserta didik baru.

Di hadapan Ombudsman Bali, Walikota menegaskan tidak akan ada penerimaan gelombang kedua dan karenanya pihaknya membuat rencana kebutuhan setiap sekolah dan bekerja keras untuk mencapai target PPDB yang taat quota.

"Ini komitmen yang bagus, dan tentu saja memberikan peluang yang besar bagi pihak swasta untuk mendapatkan jumlah siswa yang signifikan", sambung Umar.

Guna mendukung komitmen Walikota Denpasar, Ombudsman Bali akan melakukan pengawasan agar PPDB di Kota Denpasar.

Pihaknya akan mendukung komitmen wali kota dengan cara membuka posko pengaduan dan turun langsung melihat proses PPDB di Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah.

Pihaknya meminta agar publik berani melapor jika menemukan kejanggalan dan keganjilan dalam PPDB Kota Denpasar" tutupnya. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi