Peran Monitoring Ombudsman Penuhi Hak Difabel dalam Pelayanan dan Penggunaan Fasilitas Publik

Sabtu, 01 Mei 2021 : 09.16
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menjadi narasumber dalam webinar yang diinisiasi Komunitas Sahabat Difabel “JANGKA JATI”/ist.

Semarang - Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dalam webinar dengan Komunitas Sahabat Difabel “JANGKA JATI” mengangkat tema “Peran Ombudsman dalam Monitoring Pemenuhan Hak Difabel dalam Pelayanan dan Penggunaan Fasilitas Publik” pada Jum’at (30/4/21).

“JANGKA JATI sendiri kepanjangan dari Jaringan Kawal Jawa Tengah Inklusif yang pembentukannya diinisiasi oleh Komunitas Sahabat Difabel”, ujar Farida.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menyampaikan bahwa sudah seharusnya pelayanan publik yang akses terhadap golongan prioritas khususnya penyandang disabilitas”, lanjut Farida.

Ombudsman RI setiap tahunnya menyelenggarakan Penilaian Kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

“Nah, hal ini sangat penting karena dalam penilaian tersebut Ombudsman melihat aspek-aspek/variabel fasilitas pelayanan publik yang akses terhadap golongan prioritas ini, dan keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut merupakan poin bagaimana Ombudsman mendorong penyelenggara pelayanan publik mampu tidak mampu, siap tidak siap, harus ada.

Mengapa, karena itu amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”, sambung Farida.

“Penilaian Kepatuhan mendorong Pemerintah Daerah dan semua instansi, kementerian, dan lembaga penyelenggara pelayanan publik memiliki kesadaran akan arti pentingnya pemenuhan terhadap pemenuhan dan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas diberbagai sektor kehidupan”, tegas Farida.

Pemenuhan dan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas diberbagai sektor kehidupan merupakan wujud kehadiran negara. Pembangunan pendidikan yang layak dan inklusif bagi penyandang disabilitas, fasilitas transportasi dan fasilitas publik yang akses disabilitas”, lanjut Farida.

Terakhir, sebagaimana prinsip-prinsip hak penyandang disabilitas diantaranya memuat prinsip kesetaraan kesempatan, tidak diskriminasi, memastikan aksesibilitas, dan prinsip selanjutnya adalah saling menghormati.

Itu berarti menyadari bahwa penyandang disabilitas bagian dari keberagaman masyarakat, dalam hal ini perlunya partisipasi yang penuh dari masyarakat.

“Ombudsman mendorong warga penyandang disabilitas baik secara pribadi maupun komunitas, agar menyampaikan aduan/laporan terkait pelayanan publik, oleh karena aduan tersebut merupakan partisipasi aktif dan berdampak signifikan bagi perbaikan kualitas pelayanan publik yang inklusi”, tutup Farida. (ags)

Bagikan Artikel

Rekomendasi