Ombudsman RI Minta Kepolisian Jawa Tengah Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Jumat, 28 Mei 2021 : 21.46
Irwasda Polda Jawa Tengah beserta jajaran menerima kehadiran Wakil Ketua Ombudsman RI (Bobby Hamzar Rafinus) didampingi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah (Siti Farida)/Doc.Ombudsman.

Semarang - (28/Mei 2021) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah meminta Kepolisian Di Jawa Tengah tingkatkan kualitas pelayanan publik.

Wakil Ketua Ombudsman RI (Bobby Hamzar Rafinus) didampingi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah (Siti Farida) dan jajaran secara khusus melakukan koordinasi kelembagaan dengan Polda Jawa Tengah,

Hadir dalam pertemuan tersebut Irwasda Polda Jawa Tengah beserta jajaran untuk menerima kehadiran tim Ombudsman sekaligus menerima laporan singkat terkait kinerja Polri pada tahun 2021.

Wakil Ketua Ombudsman RI (Bobby Hamzar Rafinus) menyampaikan bahwa koordinasi kelembagaan ini merupakan hal yang penting mengingat Kepolisian khususnya di Jawa Tengah menjadi salah satu instansi yang cukup banyak dilaporkan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut Bobby mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2021 (sampai dengan 25 Mei 2021), setidaknya terdapat 4 maladminstrasi yang cukup banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, yakni:

  • Penundaan berlarut sebesar 58%
  • Penyimpangan prosedur sebesar 19%
  • Tidak memberikan pelayanan sebesar 19%
  • Penyalahgunaan wewenang sebesar 4%

“Pada pertemuan ini, kami sampaikan juga kepada Irwasda 6 wilayah sebaran Terlapor di tingkat Polres maupun Polsek di Jawa Tengah pada tahun 2020 yang cukup banyak dilaporkan masyarakat.

Hal ini, tentu saja menjadi fokus utama bagi Irwasda untuk melakukan monitoring dan evaluasi diinternal atas mutu pelayanan yang telah diberikan kepada publik.

Adapun sebaran wilayah tersebut di tingkat Polres maupun Polsek adalah:

  • Polsek Polanharjo 10%
  • Polsek Demak 10%
  • Polres Kebumen 10%
  • Polres Sukoharjo 10%
  • Polres Pati 10%
  • Polres Tegal 20%,” ujar Bobby

Sebagai bentuk pengawasan Ombudsman kepada Polri, khususnya di Jawa Tengah, Bobby meminta agar Kepolisian melakukan evaluasi secara berkala termasuk dalam hal penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat.

“Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik diinternal Polri dimulai dari komitmen internal untuk melakukan evaluasi. Momentum koordinasi kelembagaan ini merupakan bentuk pengawasan Ombudsman sekaligus memaksimalkan sisi pencegahan maladminstrasi.

Kiranya, MOU yang telah terjalin antara Ombudsman dan Polri dapat mendukung iklim reformasi birokrasi diinternal Polri.

Terlebih Polri juga memiliki komitmen prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan atau yang dikenal dengan PRESISI. Sehingga, sejalan pula dengan wujud Zona Integritas dalam Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” tutup Bobby. (ags)

Bagikan Artikel

Rekomendasi