Selama Pandemi, Laporan Masyarakat ke Ombudsman RI Meningkat

Kamis, 27 Mei 2021 : 18.01
Wakil Ketua Ombudsman RI Ir. Bobby Hamzar Rafinus saat mengunjungi Mall Pelayanan Publik di Surakarta, meskipun ditengah pandemi, pelayanan kepada masyarakat tetap harus prima tanpa mengesampingkan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19/Doc.Ombudsman

Semarang - Selama masa pandemi laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsaman RI mengalami peningkatan, sejak Januari dan mendekati pertengahan tahun 2021 tercatat sebanyak 5.957 laporan yang masuk ke Ombudsman secara nasional, untuk Perwakilan Jawa Tengah sendiri sejumlah 241 laporan masyarakat yang masuk.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Ombudsman RI Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA, saat melakukan monitoring pelayanan publik di Jawa Tengah pada mall pelayanan publik di Surakarta, Kamis (27/5/2021).

Dalam kunjungannya, Bobby menyampaikan bahwa esensi keberadaan mall pelayanan publik adalah mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan.

Tak hanya pelayanan terhadap masyarakat, himbauan untuk tetap menggunakan prokes kesehatan juga wajib diterapkan mengingat kondisi ditengah pandemi yang mengharuskan kita untuk tetap menjaga jarak agar aman dan tidak tertular Covid-19.

Selama masa pandemi Covid-19, Ombudsman telah meningkatkan pelayanan penerimaan laporan dan konsultasi melalui daring. Ombudsman telah membuka pelayanan pengaduan daring setiap hari Kamis.

Upaya lain untuk menjangkau masyarakat dengan meningkatkan pelayanan penerimaan prima karena situasi ditengah pandemi yang menghimbau pengaduan dilakukan secara daring.

“Dengan mekanisme Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) On The Spot dimana Ombudsman turun langsung membuka gerai pengaduan dengan jemput bola langsung ke masyarakat”, sambungnya.

Dalam agenda kegiatan tersebut Bobby menyampaikan bahwa, “Ombudsman RI sebagai pengawas pelayanan publik perlu menjalankan fungsinya guna memastikan pelayanan publik pada masa pandemi dapat dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh masyarakat”, ujarnya.

Ombudsman dalam waktu dekat ini akan melakukan Penilaian Kepatuhan, tidak menutup kemungkinan apabila produk layanan yang dinilai oleh Ombudsman terdapat di MPP.

MPP akan dilakukan pengambilan nilainya, sehingga dalam hal ini semua penyelenggara pelayanan publik harus siap dan mematuhi kewajibannya sesuai pasal 15, UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, dimana tertuang kewajiban-kewajiban penyelenggara.

“Pemenuhan standar layanan oleh Penyelenggara layanan nantinya akan menjamin hak-hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat”, tutup Bobby. (ags)

Bagikan Artikel

Rekomendasi