Dinkes Badung dan Lintas Sektor Dukung Optimalisasi KTR Sektor Pariwisata

Selasa, 04 Mei 2021 : 13.23
Ketua Center for NCDs Tobacco Control and Lung Health atau Central Universitas Udayana dr Putu Ayu Swandewi Astuti, MPH. Ph.D/Kabarnusa

Denpasar - Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dan lintas sektor lainnya mendukung berbaga upaya untuk mengotimalkan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sektor pariwisata di Bali.

Demikian diantara poin penting dalam Workshop bertajuk Sinergi dalam penguatan program pengendalian bahaya rokok di era pandemi Covid-19 di Kabupaten Badung yang digelar secara virtual, Selasa (4/5/2021).

Workshop digelar Udayana Central bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Badung dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Bali.

Ketua Center for NCDs Tobacco Control and Lung Health atau Central Universitas Udayana dr Putu Ayu Swandewi Astuti, MPH, Ph.D menyampaikan, hasil evaluasi lembaganya terhadap penerapan KTR di sektor pariwisata perlu terus ditingkatkan.

Menurutnya, penting untuk melakukan upaya bersama, sinergi lintas sektoral dalam pengendalian rokok khususnya di Kabupaten Badung yang merupakan daerah yang bertumpu kepada sektor pariwisata.

Demikian juga, untuk menekan pravalensi perokok anak atau pemulu dengan pengendalian rokok perlu terus ditingkatkan.

"Evaluasi kami, perlu optimalisasi dalam penerapan kebujakan dan impelementasi KTR khususnya di tengah pandemi Covid-19 di kawasan hotel dan restoran, perlu terus ditingkatkan" imbuh Suwandewi dalam worksop yang dipandu Ketua IAKMI Bali Made Kerta Duana.

Direktur Eksekutif PHRI Bali IB. Purwa Sidemen, menyatakan, secara umum implementasi KTR di hotel dan restoran sudah berjalan baik meskipun harus terus ditingkatkan, terutama dari sisi tingkat kepatuhan.

Sejatinya, dari sisi regulasi KTR, tidak terlalu ada kendala mengingat selama ini, pengusaha hotel dan restoran sudah menerapkan seperti larangan merokok di kawasan tertentu.

Saat registrasi, tamu sudah mendapat penjelasan soal ketentuan mengingap termasuk larangan merokok berikut ancaman denda hingga Rp1 juta.

Menariknya, denda yang dijatuhkan cukup besar jauh dibanding dengan sanksi pelanggaran Perda KTR No 10 Tahun 2011, yang hanya sebesar Rp50 ribu.

Purwa menambahkan, beberapa tempat area publik seperti kolam renang, restoran, taman sudah banyak yang diberi tanda larangan merokok. Kalaupun ada ruang merokok juga telah disediakan sehingga tidak sampai mengganggu tamu lainnya.

"Tamu terutama dari wisatawan asing memilki kesadaran tinggi terhadap kesehatan salah satunya larangan merokok," katanya. Jadi, tidak benar, jika KTR yang diterapkan di hotel mendapat protes tamu yang menginap.

Pendek kata, kalangan industri hotel dan restoran sangat mendukung dan siap dengan penerapan KTR terlebih saat pandemi Covid-19.

Hal itu juga sejalan dengan pemberlakuan protokol kesehatan dalam mewujudkan CHSE atau Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (keamanan) dan Environment (ramah lingkungan).

Kapala Dinas Kesehatan Badung dr.I Nyoman Gunarta

Kapala Dinas Kesehatan Badung dr. I Nyoman Gunarta menyatakan, perlunya sinergi dan kolabroasi lintas sektor, karena masalah kesehatan khusnsya pengendalian rokok tidak bisa dibebankan atau menjadi urusan pemerintah semata namun perlu dukungan semua pihak dan masyarakat.

"Jika kita mampu melaksanakan upaya bersama menekan pertumbuhan perokok pemula misalnya, bagamana dan menekan pertambahaan junmlah perokok di Badung, hal itu akan berdampak kepada derajat kesehatan masyarakat yang semakin meningkat," tandasnya lagi.

Melansir data WHO, yang mengasumsikan hingga tahun 2030, kalau rokok tidak bisa dikendalikan maka sebanyak 70 persen kematianm di dunia berhubungan dengan merokok.

Tentu saja, hal itu sangat membahayakan karena hal itu akan menjadi penyakut regenerataif yang membutuhkan biaya besar. Dampaknya, negara juga akan terbebani dengan biaya tinggi, jika semua lalai terhadap pengendalian rokok.

"Sekarang kita tinggal bagaimana melakukan pengendalian rokok dengan cara apa, kita harus bersinergi untuk mengawal KTR yang sudah sudah menjadi payung hukum agar bisa dilaksanakan secara konsisten," tandasnya lagi.

Pihaknya berharap sinergi lintas sektor ini memiliki setrategi dalam pengendalian rokok. Pemerintah sudah melakukan intervensi maksimal seperti di kawasan-kawasan pariwisata yang harus mematuhi kepatuhan terhadap KTR.

"Harus dibuatkan sistem pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan untuk penegakan KTR," imbuhnya. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi