PPKM Mikro Berbasis Desa Adat di Bali Turunkan Kasus Covid-19

Jumat, 02 April 2021 : 18.35
Gubernur Bali yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Bali Wayan Koster memaparkan hal itu saat Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Wilayah Bali serangkaian Kunjungan Kerja Ketua Satgas Penanganan Covid-19 RI, di Ruang Rapat Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar/ist

Denpasar - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dengan berbasis desa adat di Bali berpengaruh terhadap menurunnya angka kasus positif Covid-19.

Gubernur Bali yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Bali Wayan Koster memaparkan hal itu saat Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Wilayah Bali serangkaian Kunjungan Kerja Ketua Satgas Penanganan Covid-19 RI, di Ruang Rapat Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Kamis (1/4/2021).

Penambahan kasus harian terus menurun sejak diberlakukannya PPKM skala mikro di Bali. Begitupun tingkat kesembuhan yang kini ada di angka 93,10 persen, mortalitas di angka 2,86 persen dan kasus aktif di angka 4,05 persen.

Masyarakat kini semakin disiplin melaksanakan protokol kesehatan (prokes) serta menerapkan 6M. Ditambah lagi dengan pengawasan lapangan yang senantiasa dilaksanakan Satpol PP, TNi dan Polri.

“Ditambah adanya sanksi tegas kepada WNA yang melanggar prokes lewat sanksi Rp 1 juta hingga deportasi,” sambungnya. Percepatan vaksinasi juga terus dilaksanakan secara masif di Bali dengan target sebanyak 70 persen penduduk Bali atau setara jumlah 3 juta orang.

Program ini dalam data sudah memvaksinasi sebanyak lebih dari 580 ribu orang, dengan 380 ribu diantaranya mendapatkan vaksinasi pertama.

Vaksinasi tersebut dilaksanakan dengan sasaran prioritas dan khusus yakni zona hijau Ubud, Nusa Dua dan Sanur. Vaksinasi juga dilaksanakan secara linear di fasilitas-fasilitas kesehatan, dibantu vaksinator TNI/Polri.

“Target kami pelaksanaan vaksinasi di kawasan hijau selesai ini sampai Juni 2021 dan kawasan lain menunggu kedatangan vaksin dari pusat,” katanya.

Pihaknya mendukung pelarangan tradisi mudik jelang Lebran yang diharapkan mampu mengurangi resiko peningkatan penularan akibat perpindahan warga dari daerah lain.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nasional Letjen TNI Doni Monardo menegaskan bahwa rencana pembukaan pintu pariwisata Bali harus tetap dibarengi penerapan protokol kesehatan yang ketat terutama terkait masalah karantina.

“WNA yang masuk ke Bali diharuskan menjalani protokol kesehatan yang berlaku sesuai SE Satgas COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021, Yakni mulai dari dua kali tes PCR hingga karantina selama lima hari,” terang Doni.

Bali seperti dikatakan Doni, merupakan suatu etalase bagi Indonesia di mata dunia.

Di mana baik buruknya penanganan Covid-19 di Bali akan sangat berdampak kepada pamor Indonesia di mata dunia internasional. Sesuao arahan Presiden Jokowi jelas, Bali harus dijadikan prioritas utama dalam penanganan Covid-19.

"Pemerintah pusat dari awal sudah komitmen tentang hal itu,” ujarnya.

Berdasarkan pengalaman selama ini perlaku warga negara asing belum bisa dikatakan sepenuhnya disiplin dalam prokes sehingga diperlukan penanganan lebih lanjut.

Terlebih belakangan muncul strain baru virus Covid-19 yang membuat beberapa negara kembali melakukan lockdown.

“Untuk itu, kita ingin penanganan pelaku perjalanan terutama WNA di Bali bisa dilaksanakan secara terintegrasi, dengan membentuk satuan tugas khusus yang menangani kekarantinaan,” jelas Doni.

"Kedatangan WNA harus kita pastikan (bebas Covid-19, red) dengan diagnostik yang memadai karena kalau kita biarkan, prokes-nya kita kendurkan. Maka pasti akan terjadi kenaikan kasus,” imbuhnya.

Doni menginatkanm, meski PMI maupun WNA yang tiba di Indonesia sudah membawa surat hasil keterangan negatif COVID-19 dari negara asal, namun tidak menjamin mereka terbebas dari infeksi virus corona. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi