Menkeu Sri Mulyani Diminta Tidak Berapologisasi atas Buruknya Kinerja Ekonomi 2020

Sabtu, 10 April 2021 : 08.11
Ilustrasi/dok.

Jakarta - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati harus melakukan perubahan paradigma dan kinerja ekonomi dan tidak berapologisasi atas buruknya kinerja ekonomi di tahun 2020.

Dampak pandemi Covid-19 yang dianggap menjadi penyebab ekonomi Indonesia mengalami kemerosotan tajam, justu memberikan kesan dirinya tidak melakukan apapun.

"Padahal, kondisi ekonomi Indonesia sejatinya juga tidak bergerak sama sekali selama hampir 6 tahun terakhir atau sebelum adanya pandemi Covid-19," sebut Ekonom Konstitusi Defiyan Cori dalam siaran pers diterima Kabarnusa.com, Sabtu 10 April 2021.

Menurutnya, seorang Menteri yang menerima mandat sebagai pembantu Presiden untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang tertentu haruslah pribadi yang solutif dan bertanggungjawab.

"Tidak tepat, kalau kemudian menimpakan kesalahan atas hasil kinerja buruk perekonomian yang dicapai selama Tahun 2020," tukas Defiyan.

Tidak semua negara juga mengalami kondisi ekonomi terburuk selama masa pandemi Covid19, seperti negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Laos, Kamboja dan Vietnam yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi positif.

Kata Defiya, Laos, justru dimasa pandemi pada Tahun 2020 mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2 persen.

Kemudian Vietnam tumbuh sebesar 2,91 persen untuk setahun penuh, atau lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan (estimasi) median 2,8 persen dalam survei yang dilakukan oleh Bloomberg.

Dengan melihat gambaran di negara Asian itu, artinya, pandemi Covid19 berpengaruh hanya sebesar 2-3 persen saja terhadap jalannya perekonomian kedua negara tersebut.

Sementara Indonesia dalam masa pandemi Covid19 terjadi kemerosotan ekonomi sebesar -2,07, yang berarti berpengaruh buruk sebesar 6-7 persen lebih terhadap capaian pertumbuhan ekonomi atau terus menurun secara kuartalan maupun tahunan 2020.

Untuk itu, Sri Mulyani harus keluar dari kerangka pemikiran buku teks (text book thinking).

Mantan Direktur Bank Dunia itu harus melakukan perubahan paradigmatik sistem ekonomi nasional melalui reformulasi kebijakan ekonomi arus utama saat ini serta penganggaran pembangunan bangsa dan negara sesuai Pasal 33 UUD 1945.

Melalui perubahan paradigmatik atas sistem ekonomi inilah yang telah mampu menghela dan mendongkrak kinerja perekonomian 4 (empat) negara ASEAN yang dahulu tertinggal pada tahun 1980-an karena konflik di dalam negerinya.

Kecuali Myanmar yang juga sudah mulai mencapai pertumbuhan terbaik, namun diganggu oleh adanya instabilitas politik, yaitu kudeta pemerintahan oleh pihak militer.

Jika mengacu pada kestabilan politik dan keamanan yang dikondisikan semasa Presiden almarhum Soeharto memimpin, maka pertumbuhan ekonomi bisa tercapai 10,92 persen pada Tahun 1970.

Jika hal ini dapat dikelola juga Presiden Joko Widodo, kata Defiyan, bukan tidak mungkin selama 1-2 tahun perekonomian Indonesia akan tumbuh dan maju, tentunya dengan skala prioritas yang terarah dan terukur, bukan seperti saat ini. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi