KKP Dukung Pembangunan Shrimp Estate dan Perbaikan Infrastruktur Pelabuhan Aceh

Selasa, 20 April 2021 : 20.30
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat koordinasi secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa (20/4/2021)/Dok. Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Aceh untuk pembangunan Shrimp Estate di Aceh Timur, dan perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, 2 hal penting yang merupakan kontribusi dari KKP terhadap pengembangan Provinsi Aceh, yaitu Pembangunan Shrimp Estate di Aceh Timur dan Perbaikan Infrastruktur Pelabuhan Perikanan.

Trenggono menyampaikam itu dalam rapat koordinasi secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa (20/4/2021).

Sebelumnya, Menteri Trenggono telah menyampaikan rencana pembangunan shrimp estate di Aceh Timur. Hal itu mendukung langkah KKP yang menjadikan udang sebagai salah satu komoditas unggulan ekspor.

Pembangunan Shrimp Estate di Aceh Timur ini direncanakan akan dibangun di lahan seluas 5.000 sampai 10.000 hektare (Ha).

Shrimp estate nantinya akan mengintegrasikan kegiatan budidaya udang dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan lahan, kegiatan pembenihan, sampai pengolahan. Menteri Trenggono menegaskan shrimp estate yang dibangun akan menerapkan prinsip inklusif, terpadu, dan ramah lingkungan.

"Mudah-mudahan shrimp estate segera selesai di 2021 dan dapat menunjang program target 2 juta ton produksi udang nasional sampai tahun 2024," ucap Menteri Trenggono.

Selain produktivitas udang, dalam kesempatan tersebut Menteri Trenggono menerangkan bahwa pelabuhan perikanan di Aceh memiliki potensi yang besar dan memiliki produktivitas yang tinggi setiap tahunnya.

Pelabuhan tersebut diantaranya Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Lampulo, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi, Pelabuhan Perikanan (PP) Ujung Serangga, dan PP Labuhan Haji.

"Total produksi pelabuhan mencapai 34 ribu ton per tahun, maka dari itu perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah," jelas Menteri Trenggono.

Ia berharap berbagai rencana yang telah dibuat akan membantu sektor perekonomian dan dapat dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Aceh.

Terkait dengan rencana yang disampaikan Menteri Trenggono, Menko Luhut mendukung rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengembangkan wilayah dan infrastruktur di sektor kelautan dan perikanan Provinsi Aceh.

Selain Menteri Kelautan dan Perikanan, rapat koordinasi lintas sektor ini juga dihadiri oleh Menteri Pertanian, Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri ATR/BPN, Gubernur Aceh dan beberapa Pimpinan Daerah Provinsi Aceh. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi