Analisis Defiyan: Kebakaran Kilang Balongan Bukti Lemahnya SPM Sub Holding PT KPI

Minggu, 04 April 2021 : 21.02
Ilustrasi kebakaran. (Shutterstock)

Publik patut untuk prihatin yang mendalam atas musibah kebakaran tangki di kilang balongan milik Pertamina, walaupun tidak ada korban jiwa atas peristiwa tersebut.

Saat musibah menerpa individu (personal) atau sebuah lembaga/institusi berbadan hukum seperti perusahaan (korporasi) yang berdampak pada kepentingan ekonomi, maka kebijakan prioritas yang merupakan tindakan darurat (emergency action) serta rencana cadangan (contingency plan) adalah sebuah keharusan dan keniscayaan.

Suatu tindakan alternatif yang dipersiapkan ketika tindakan utama yang direncanakan untuk melakukan sesuatu gagal atau terhambat oleh berbagai faktor.

Apalagi masalah itu terjadi pada sumber atau obyek vital yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa dan negara, khususnya di sektor energi, Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Begitu pula tindakan yang harus diambil saat terjadi kebakaran salah satu obyek vital nasional (obvitnas) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Pertamina, yaitu tangki di kilang balongan yang berlokasi di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

Dan, jajaran Pertamina dibawah kepemimpinan Direktur Utama Nicke Widyawati telah mampu, sigap dan tangkas dalam melokalisir dampak kebakaran tangki kilang balongan agar tak meluas patut diapresiasi setinggi-tingginya, termasuk melakukan penanganan pasca kebakaran pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Namun demikian, terkait laporan atau informasi warga setempat ini, maka pusat perhatian (fokus) publik harus ditujukan pada 3 (hal) yang menjadi bagian dari fungsi-fungsi manajemen sebuah organisasi perusahaan dalam mengelola, menangani dan mengantisipasi permasalahan kebakaran tersebut, yaitu bagaimana sistem peringatan dini (early warning system) berjalan, sistem pemeliharaan dan pengawasan serta pertanggungjawaban (akuntabilitas) tujuan dan manfaat pengelolaan resiko serta dampaknya.

Sebagaimana berbagai pihak mengingatkan, sebaiknya publik tak berspekulasi dahulu atas penyebab dan jumlah kerugian yang telah diderita atas musibah kebakaran tangki kilang balongan ini, serahkan dan tunggu hasil penyelidikan pihak yang berwenang supaya publik tenang.

Walaupun secara resmi beberapa pihak telah menyampaikan secara terbuka sesuai kompetensinya soal faktor atau sumber penyebab kebakaran tangki kilang balongan.

Sebagai contoh, yaitu pihak Badan Metereologi dan Geofisika (BMKG) yang berada dalam koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyampaikan sebuah bantahan terkait sumber penyebab kebakaran tangki adalah petir, untuk menangkal opini publik yang terbentuk dan berkembang dikala kejadian saat itu di wilayah sekitar lokasi kilang berada sedang turun hujan disertai angin.

Sementara itu, walaupun Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memastikan sedang berlangsung investigasi yang dilakukan oleh Pertamina dan pihak Kepolisian atas musibah kebakaran di kilang Pertamina RU VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat, sejak Senin (29/3), dan api telah berhasil dipadamkan pada Rabu 31 Maret dini hari.

Bahkan, ditengah upaya investigasi itu justru Ahok pada Hari Jum'at 2 April 2021 secara resmi mengungkapkan salah satu penyebab kebakaran yang terjadi di Kilang Balongan (Refinery Unit IV) tersebut adalah kebocoran tangki, dan yang masih belum terjawab menurutnya, yaitu penyebab pengamanan kebocoran tangki terlambat dilakukan sehingga mengakibatkan kebakaran yang melukai 30 orang dan 932 warga mengungsi itu.

Namun begitu, pada Hari Jumat 2 April 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat menyatakan dua titik api yang berada di tangki T 301 F dan T T301 G sempat kembali menyala, artinya masih belum padam secara total.

Berdasarkan uraian itu, tulisan ini mencoba untuk menelaah sumber penyebab terjadinya kebakaran tangki kilang balongan merujuk pada data dan informasi awal yang telah berkembang, tanpa berpretensi mengambil peran dan fungsi investigasi yang tengah dilakukan oleh pihak berwenang.

Secara khusus, pada informasi yang disampaikan oleh warga disekitar wilayah kilang balongan berada, yang mencium bau bensin atau gas sehari sebelum kejadian kebakaran.

Pernyataan dan bahkan aksi demo yang juga dilakukan warga dengan meminta bantuan pemeriksaan kesehatan dan susu kepada pihak Pertamina menunjukkan bukti kuat sumber penyebab kebakaran adalah PETIR, terbantahkan.

Merujuk pada peristiwa-peristiwa tersebut, maka dapat diambil kesimpulan awal yang memang tidak ada kaitannya dengan proses penyelidikan secara hukum atas kejadian kebakaran tangki tersebut, tapi dapat menjadi data dan informasi awal cukup kuat bagi pihak berwenang.

Paling tidak ada 2 (dua) yang perlu didalami oleh tim investigasi, yaitu:

Pertama, tidaklah salah kemudian publik menyampaikan, bahwa sumber penyebab kebakaran tangki kilang balongan milik Pertamina adalah tidak bekerjanya sistem peringatan dini (early warning system) dalam perusahaan.

Padahal, Sistem Peringatan Dini (SIPD) merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam dan non alam, yang dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam dan non alam lainnya di suatu tempat.

Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat agar masyarakat bersiap diri.

Kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana dan di dalam konsep pengelolaan bencana yang berkembang saat ini, peningkatan kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting dari kegiatan pengurangan risiko bencana yang bersifat pro-aktif, sebelum suatu resiko bencana terjadi atau muncul.

SIPD menjadi bagian penting dari mekanisme kesiapsiagaan masyarakat, karena peringatan dapat menjadi faktor kunci penting yang menghubungkan antara tahap kesiapsiagaan diawal dan tanggap darurat pada tahap kejadian musibah atau bencana.

Secara teoritis bila peringatan dini disampaikan tepat waktu, maka suatu peristiwa yang dapat menimbulkan musibah atau bencana dahsyat dapat diperkecil dampak negatifnya, seperti korban jiwa dan kehilangan harta benda.

Dalam kasus kebakaran tangki kilang balongan ini, justru serangkaian pekerjaan SIPD ini dilakukan oleh warga dengan memberitahukan adanya bau bensin atau gas yang tercium.

Apabila pihak Pertamina atau dalam hal ini PT. Kilang Pertamina Indonesia (KPI) menanggapinya langsung, maka timbulnya kejadian kebakaran tangki mungkin dapat diantisipasi dengan adanya tanda-tanda tersebut.

Peringatan dini pada masyarakat yang mencium bau tidak sedap (bensin atau gas) ini merupakan tindakan memberikan informasi kepada pihak Pertamina dengan bahasa warga karena ketidaktahuan apa yang sedang terjadi pada lokasi kilang balongan, namun semestinya hal yang mudah dicerna oleh KPI untuk mengambil tindakan mengatasi bau yang diduga masyarakat berasal dari dalam kompek kilang balongan itu.

Namun, ketiadaan SIPD ini justru membuat masyarakat tidak dapat merespon informasi soal bau aneh yang telah dirasakan tersebut dengan cepat dan tepat.

Kesigapan dan kecepatan reaksi Pertamina dalam menerapkan SIPD ini justru membuat masyarakat tenang-tenang saja, malah masih ada korban yang terkena dampak ledakan karena diwaktu kejadian berjalan melalui jarak yang dekat karena tidak dikeluarkannya informasi dengan saat (dugaan) akan munculnya ledakan dan kebakaran tangki kilang balongan.

Kondisi kritis, waktu sempit, atas kemungkinan musibah yang diawali oleh bau tadi ditujukan untuk tindakan penyelamatan penduduk dan merupakan faktor-faktor yang membutuhkan peringatan dini dari KPI, dan itu tidak dilakukan.

Kedua, soal Akuntabilitas Resiko, sesuai dengan pernyataan pihak Pertamina, tiga hari pasca musibah kebakaran akan memusatkan perhatian (fokus) untuk pemadaman api, dan menangani warga terdampak, setelah itu baru akan mendata kerusakan atau kerugian akibat ledakan tersebut patut diapresiasi sebagai sikap bertanggungjawab.

Sementara itu, terkait pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengungkapkan salah satu penyebab kebakaran yang terjadi dilokasi kilang balongan adalah kebocoran tangki.

Melalui peryataannya, Ahok menyoroti soal pengamanan tangki yang bocor dan keterlambatan yang terjadi sehingga menyebabkan kebakaran itu.

Dalam konteks ini, maka Ahok tidak saja menyampaikan soal pengamanan saat terjadi kebocoran tangki ansich, namun lebih jauh adalah berkaitan dengan aspek pemeliharaan dan pengawasannya yang merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) organisasi perusahaan.

Apabila pengendalian kilang balongan dan kilang lainnya yang didelegasikan kepada manajemen sub holding oleh holding ini dilakukan secara optimal, maka biaya yang dikeluarkan untuk menanggung kerugian rusak dan hancurnya peralatan serta menangani masyarakat dan lingkungan sekitarnya akibat kelalaian personil dalam mengantisipasi kebakaran tangki mungkin akan lebih minimal.

Terkait masalah kebakaran, maka Ahok sang Komisaris Utama Pertamina sedang menuntun upaya penyelidikan kepolisian atas dugaan adanya kelalaian pihak manajemen KPI melakukan efektifitas dan efisiensi aspek pemeliharaan, pengamanan, pengawasan atau pengendalian penting pada sebuah perusahaan negara yang mapan dengan tingkat resiko dan teknologi yang tinggi (high tech and risk).

Benarkah sebegitu teledornya aspek ini dijaga oleh jajaran manajemen sub holding Pertamina, yaitu KPI sehingga berakibat terjadinya kebakaran tangki?

Tentu Ahok juga sedang mengajak semua pihak berpikir logis atau rasional (make sense) menanggapi sebuah insiden atau musibah yang dapat dikendalikan manusia, dan tidak masuk akal (not make sense) menjadikan petir sebagai alasannya, apalagi telah terdapat info awal dari para warga setempat sehubungan mencium bau bensin dan gas.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban atau akuntabilitas resiko kebakaran tangki ini sesuai kebijakan holding dan sub holding yang telah ditetapkan oleh Menteri BUMN, Erick Tohir berada pada jajaran manajemen KPI.

Catatan juga untuk Ahok sebagai Komisaris Utama adalah, bahwa proses restrukturisasi organisasi manajemen BUMN tidak bisa hanya dilakukan berdasarkan derajat pendidikan dan usia personil (millenial euphoria) yang bersangkutan dalam mengisi pos-pos jabatan strategis dan mengabaikan rekam jejak (track record) pengalamannya dibidang energi, khususnya minyak dan gas bumi.

Last but not least, terobosan-terobosan manajerial yang dijalankan oleh Ahok yang merupakan domain jajaran Direksi Pertamina dalam meningkatkan kinerja Pertamina melalui proses seleksi, perekrutan, promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia perusahaan yang mengabaikan standar kompetensi menyeluruh akan menjadi bumerang dikemudian hari.

Semoga jajaran Pertamina, khususnya Ahok sebagai komisaris dapat mengambil pelajaran dari kasus terbakarnya tangki di kilang balongan ini dan segera mengantisipasi kejadian serupa di lokasi lain melalui peningkatan aspek manajemen resiko lebih baik dan optimal. (*)

* Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Bagikan Artikel

Rekomendasi