Soal Membenci Produk Asing, Presiden Jokowi Diminta Lebih Proporsional dan Obyektif

Rabu, 10 Maret 2021 : 08.01
Presiden Joko Widodo/dok.

Jakarta - Presiden Joko Widodo diminta lebih memperhatikan dengan baik ajakan dan slogan mencintai produk dalam negeri yang tak asing lagi sejak pemerintahan sebelumnya dan mengajak membenci produk asing atas fakta yang terjadi pada digitalisasi yang dialami pelaku UMKM didominasi oleh pelaku asing itu secara proporsional dan obyektif.

Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menyampaikan itu dalam menanggapi pernyataan Presiden Jokowi Diketahui, saay pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Perdagangan tanggal 4 Maret 2021 di Istana Negara.

Kal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekali lagi menyampaikan ajakan untuk mencintai produk lokal, tapi kali ini ditambahi dengan juga sekaligus membenci produk asing.

Atas pernyataan Presiden itu, Menteri Perdagangan M Lutfi mengaku salah sambil menyampaikan konteksnya terkait laporannya yang disampaikan kepada Presiden sebelum pembukaan Rakernas.

Presiden Jokowi sendiri menyampaikan 7 (tujuh) arahan pada Rakernas Kemendag tersebut, yaitu: Pertama, persoalan perdagangan digital menjadi sebuah keharusan untuk dikembangkan, dan dikelola sebaik-baiknya melalui penciptaan ekosistem e-commerce yang adil dan bermanfaat.

Transformasi digital, yang lagi "mewabah" harus tetap menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa sehingga Indonesia, tidak hanya menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil.

Instruksi kedua, Kementerian Perdagangan harus menerapkan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengembangkan pasar produk nasional dengan mendukung program Bangga Buatan Indonesia beserta tata kelolanya.

Yang ketiga, tata kelola pasar ekspor beserta komoditasnya harus memperhatikan perluasan pasar-pasar tradisional sehingga tidak hanya terfokus pada Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Keempat, Meminta Kemendag untuk memberikan perhatian lebih besar kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar lebih mampu untuk melakukan ekspor.

Kelima, mempercepat penyelesaian perundingan dengan negara-negara potensial sebagai agenda prioritas, dan implementasi 23 perjanjian perdagangan bilateral dan regional yang sudah ditandatangani juga harus dimanfaatkan para pelaku usaha.

Pada kesempatan ini Presiden Jokowi menekankan kepada Kementerian Perdagangan mendorong dan memajukan industri otomotif, manufaktur, elektronik tekstil, kimia dan farmasi yang berasal dari UMKM diprioritaskan.

Keenam, Presiden Jokowi secara khusus meminta Kementerian Perdagangan untuk terus menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok di seluruh pelosok Tanah Air dengan harga yang stabil.

Dan, instruksi ketujuh, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Tahun 2021 masa pemulihan ekonomi dengan sasaran (target) pertumbuhan ekonomi (growth) yang ingin direalisasikan mengacu pada APBN Tahun 2021 adalah 5%, harus didukung oleh jajaran Kemendag secara kreatif dan inovatif, tak hanya normatif.

"Tidak ada yang salah dari materi pidato Presiden didepan jajaran Kemendag pada forum Rakernas tersebut atas ajakan cintai dan bangga pada produk dalam negeri," ucap Defiyan dalam keterangannya, Rabu (10/3/2021).

Yang menjadi masalah justru tanggapan Menteri Perdagangan M. Lutfi terkait kesalahannya dalam memberikan laporan ke Presiden. Bahwa, pelaku e-commerce yang menjual produk asing lintas negara itu tengah mengancam eksistensi pelaku usaha di dalam negeri.

Kata Defiyan, sebagai Mendag, M. Lutfi melaporkan permasalahan tersebut ke Presiden Jokowi agar mendapat perhatian serius. Artinya, program digitalisasi yang saat ini menjadi kecenderungan dalam berusaha disegala sektor tidak menjadi kelatahan nasional.

"Pada aspek inilah momentum kecintaan pada produk-produk menjadi relevan dipertanyakan, jika produk-produk UMKM saja tidak bisa diselamatkan nilai tambahnya bagi kesejahteraan pelaku usahanya," ucapnya.

Oleh karena itu, sebelum membenci produk-produk asing (selain beberapa komoditas pangan Indonesia masih impor), fakta yang disampaikan oleh data Badan Pusat Statistik (BPS), justru nilai impor pada bulan Desember 2020 sejumlah US$14,44 Miliar, naik dibanding bulan November 2020 sebesar 14%.

"Kinerja impor yang meningkat secara bulanan tersebut disebabkan oleh kenaikan impor baik minyak dan gas (migas) maupun non migas," ungkap Defiyan.

Peningkatan impor migas tercatat sebesar 36,57% bulan per bulan dan impor non migas naik 11,89% bulan per bulan (mom).

Meskipun, secara tahunan, impor mengalami penurunan yang berasal dari impor migas sebesar 30,54% tahun per tahun (yoy) di tengah impor non migas yang masih tumbuh terus 4,71%.

Sebaiknya Presiden memperhatikan dengan baik ajakan dan slogan mencintai produk dalam negeri yang tak asing lagi sejak pemerintahan sebelumnya dan mengajak membenci produk asing atas fakta yang terjadi pada digitalisasi yang dialami pelaku UMKM didominasi oleh pelaku asing itu secara proporsional dan obyektif.

Hal ini supaya arahan atau instruksi Presiden tidak mengawang-awang serta proporsional dalam mengambil kebijakan atas data dan fakta obyektif situasi dan kondisi perdagangan ekspor-impor komoditas yang diperjualbelikan oleh reseller asing secara digital.

Itulah sebenarnya inti atau pokok masalah laporan Menteri Perdagangan atas perlindungan yang semestinya diberikan pada industri dalam negeri, terutama produk-produk UMKM. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi