Ombudsman Dorong Tewujudnya Pelayanan Publik Kota Surakarta yang Bebas Diskriminatif

Sabtu, 06 Maret 2021 : 18.13
Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah pada saat mendampingi Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya, S.IP., M.IP bertemu dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka Jumat, (5/3/2021)/ist

Semarang - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah mendorong terwujudnya pelayanan publik di Kota Surakarta dalam rangka pencegahan maladminstrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang bebas diskriminatif.

Hal itu disampaikan oleh kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah pada saat mendampingi Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya, S.IP., M.IP bertemu dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Jumat (5/3/2021).

Farida menyampaikan, kedatangan Anggota Ombudsman RI beserta Tim ke Surakarta dalam rangka pencegahan maladminstrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Terfokus pada peran kepala daerah terpilih untuk memaksimalkan perannya.”, ujar Farida.

Pemkot Solo meskipun sudah meraih zona hijau pada tahun 2018 dalam kepatuhan standar pelayanan publik, namun tidak boleh berpuas diri.

Tahun 2021 akan dilaksanakan kembali penilaian kepatuan standar pelayanan publik pada semua Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dan dalam penilaian kepatuhan tahun ini Pemkot Surakarta harus lebih hijau.

Mengutip yang disampaikan oleh Dadan bahwa penting untuk meningkatkan kulitas pelayanan publik ditengah perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

“Banyak sekali tuntutan masyarakat serta tantangan birokrasi dalam pelayanan publik. Dalam menghadapi tuntutan masyarakat penyelenggara harus meningkatkan kapasitas dalam pelayanan publik”, sambung Farida.

Dalam meningkatkan kapasitas paertama dari sisi SDM, yakni dengan meningkatkan profesionalisme baik keilmuan maupun keahlian, meningkatkan integritas dalam melayani, kemudian membangun karakter birokrasi.

Salah satu orienatasi penyelenggara adala pelayanan publik.

Selanjutnya dari segi sistem di era digitalisasi, aspek penguasaan teknologi menjadi salah satu hal terpenting dalam pelayanan publik, sehingga dalam pengembangan sistem/aplikasi pelayanan publik harus memeperhatikan pada dua hal.

Farida mengutip pemaparan Dadan yakni citizen oriented dan market oriented.

Orientasi pelayanan publik citizen oriented kata kuncinya –aksesibilitas yakni murah, mudah, jelas, dan terjangkau, sedangkan market oriented yang berorientasi pada pemenuhan keinginan pasar/publik.

"Kata kuncinya –efektifitas dan efisiensi mencakup kepastian hukum, kepastian biaya, kepastian waktu, kepastian prosedur dan kepastian payung hukum”, tutup Farida. (ags)

Bagikan Artikel

Rekomendasi