Dugaan Pungli di Probolinggo, Tenaga Ahli Desa Resah

Kamis, 11 Maret 2021 : 11.39
Para aktivis LSM itu kemudian mengadukan kasus tersebut ke DPRD Probolinggo/ist

Probolinggo - Sejumlah tenaga ahli pendamping desa di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur mengaku resah dengan aksi pungutan liar yang melibatkan oknum partai politik setempat.

Korban dugaan pungli melaporkan apa yang mereka alami kepada LSM Forum Peduli Desa, DPC LSM Penjara Probolinggo Indonesia Raya, DPD LSM LIRA Kota Probolinggo dan DPP LSM King Gagak Hitam.

Korban mengaku diminta membayar uang Rp 4.000.000 kepada oknum tenaga ahli fraksi di DPRD Probolinggo, Tenaga Profesional Pendamping Desa.

Adapun total pengumpulan uang pungli dari para pelaku mencapai Rp186.000.000. Dana pungli itu dipergunakan untuk pembelian mobil inventaris DPC sebuah partai.

Para aktivis LSM itu kemudian mengadukan kasus tersebut ke DPRD Probolinggo, Rabu (10/3/2021). Mereka menyampaikan pernyataan sikap yang dibacakan di depan wakil rakyat

Kami meminta DPRD agar mendorong Tim Siber Pungli Kabupaten Probolinggo, melakukan penyelidikan atas kasus ini, "ujar Ketua Forum Peduli Desa Damoanta membacakan pernyataan sikapnya.

Selain itu, mereka meminta dibentuk Tim Pencari Fakta terkait pungutan liar, kepada relokasi tenaga profesional pendamping desa. Dengan tegas meraka juga menolak apapun bentuknya pungutan liar di wilayah Probolinggo apalagi dilakukan oknum pengurus partai.

"Apalagi hal ini, tidak diusut tuntas maka kami akan menggelar aksi orasi turun ke jalan,"tutup Damoanto yang juga DPC LSM Penjara Indonesia Probolinggo.

Atas aspirasi itu, wakil rakyat mengapresiasi dan mendukung apa yang diperjuangkan sejumlah LSM atas dugaan pungli. Tentunya, harapan ke depan agar kasus seperti dugaan pungli tidak terjadi di Kabupaten Probolinggo.

"Kami akan sampaikan kepada pihak berwenang melakukan klarifikasi, investigasi ke lapangan, atas dugaan atau indikasi pungli," ucap salah satu anggota dewan.

Hanya saja, dalam hal ini, dewan tidak bisa mendeskreditkan seseorang atau lembaga, sebelum proses peradilan incraaht atau berkekuatan hukum tetap. (ron)

Bagikan Artikel

Rekomendasi