Dorong Keterbukaan Informasi Publik, KI dan AMSI Teken MoU Peran Media Siber

Kamis, 25 Maret 2021 : 21.06
Komisi Informasi Pusat dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (Memory of Understanding/ MoU) Peran Media Siber dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik/ist

Jakarta - Dalam upaya mendorong keterbukaan informasi publik maka peran media siber sangatlah penting sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Untuk itulah, Komisi Informasi Pusat dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (Memory of Understanding/ MoU) Peran Media Siber Mendorong Keterbukaan Informasi Publik.

Melalui kerja sama ini, dalam rangka untuk penguatan tata kelola informasi Publik di Indonesia.

Kerja sama dua lembaga ini didasari pemahaman bersama bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, serta sebagai upaya dalam mengembangkan masyarakat informasi (information society).

Sekaligus kerja sama ini merupakan upaya pemenuhan hak informasi publik dan hak atas akses informasi publik dijamin Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Ketua Komisi Informasi Publik Gede Narayana dalam pengantar penandatanganan dilakukan secara virtual menyampaikan kerja sama ini dapat mendukung keterbukaan informasi publik.

“Sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi publik bisa tersiar serta diinformasikan kepada masyarakat luas,” kata Narayana, di Jakarta, Kamis (25 /3/2021).

Dalam kesempatan sama, Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut, menyampaikan nota kesepahaman ini untuk memaksimalkan partisipasi publik dalam pengelolaan negara.

Terutama dalam mengawasi jalannya program pemerintah dengan informasi yang memadai bagi publik. Menyediakan informasi yang memadai itu adalah tanggung jawab media massa.

"Tapi informasi yang memadai bisa disajikan, mengandaikan media memiliki akses kepada sumber informasi. Informasi yang memadai itu menyangkut apa saja, termasuk data,” kata Wenseslaus.

Ditambahkan, akses terhadap data tidak saja mengembalikan jurnalisme menjadi berkualitas, namun juga membuka kesempatan bagi publik untuk memahami jalannya negara dalam data dan angka.

Penandatanganan kesepahaman dilanjutkan dengan rangkaian “Dengar Pendapat Publik Perbaikan Sengketa Informasi Publik” Wilayah Indonesia Timur melibatkan AMSI Papua.

Diskusi ini dihadiri 29 perwakilan media anggota AMSI dari Indonesia Timur, akademisi dan NGO.

Dengar pendapat serupa sebelumnya dilaksanakan melibatkan AMSI Aceh dengan mengundang peserta dari wilayah Indonesia Barat pada 23 Maret 2021 lalu dan dihadiri 59 peserta.

Rangkaian kegiatan ini merupakan kerja sama AMSI dan Komisi Informasi dengan dukungan UNESCO.

Selain menyelenggarakan diskusi publik, AMSI juga melakukan review kebijakan terhadap draft Revisi Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Prosedur ini merupakan faktor penting yang menentukan kualitas performa penyelesaian sengketa informasi. Dua ekspert dilibatkan adalah Dessy Eko Prayitno dan Astrid Deborah.

Komisioner Komisi Informasi Arif Kuswardono, menyampaikan upaya perbaikan prosedur sengketa informasi sedang dilakukan agar ke depan tidak terjadi penumpukan kasus karena lambatnya proses sengketa.

“Kemudahan dan kecepatan menjadi value yang perlu terus diupayakan akan kami catat. Sengketa adalah satu bagian saja sedang di hulunya adalah perbaikan layanan agar publik dan jurnalis mendapatkan informasi publik yang berkualitas,” katanya saat sesi Dengar Pendapat Publik Wilayah Timur.

Dessy menyampaikan Badan Publik perlu didorong agar terus lebih cepat membuka informasi publik.

Dia melihat saat ini masih ada masalah pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik karena masih memberikan ruang 100 hari kerja bagi badan publik untuk membuka data.

“Tapi untuk penyelesaian sengketa, Komisi Informasi mempunyai peran untuk mendesain aturan agar proses sengketa bisa lebih cepat,” ujar Eko. Ketika informasi dapat diperoleh dengan cepat, sumber terpercaya, “Harapannya dapat membantu pemberantasan hoaks.

Pengurus Bidang Advokasi AMSI Nuruddin Lazuardi, menambahkan peran Komisi Informasi penting untuk menjembatani agar proses pembukaan data publik bisa lebih cepat.

“Bagi media khususnya, sumber informasi yang akurat sangat penting agar dapat memberikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat,” imbuhnya. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi