AJI: Upah Layak Wartawan Jakarta Rp 8,3 Juta, Banyak di Bawah UMP

Sabtu, 27 Maret 2021 : 11.43
ilustrasi/Dok.Aji

Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta AJI Jakarta menetapkan upah layak jurnalis merujuk kepada perhitungan Kebutuhan Hidup Layak per bulan di Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2020 dan disesuaikan dengan kebutuhan jurnalis pada masa pandemi.

Pandemi COVID-19 mengakibatkan pemutusan hubungan kerja di kalangan pekerja media meningkat.

Berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, pada awal 2021, ada tiga perusahaan media memutuskan hubungan ketenagakerjaan dengan dalih efisiensi dan penghentian operasional.

Bahkam, ada satu perusahaan merumahkan sebagian karyawannya dengan konsekuensi pemotongan gaji hingga 50 persen.

Sebelumnya, pada Maret-Desember 2020 posko pengaduan ketenagakerjaan AJI Jakarta dan LBH Pers menerima 150 pengaduan ketenagakerjaan di perusahaan media. Jenis pengaduan ketenagakerjaan yang diterima antara lain pemotongan upah hingga pemutusan hubungan kerja.

Dengan kondisi tersebut mendasari AJI Jakarta melakukan survei upah riil dan upah layak jurnalis. Survei dilakukan pada Januari-Februari 2021 dengan metode kuesioner daring.

Lebih dari 100 responden yang terkumpul, ada 97 responden tervalidasi (51 persen responden perempuan, 47,42 persen responden laki-laki dan 1 persen responden tidak menyebutkan jenis kelamin). Sebanyak 93,8 % responden mengaku belum mendapatkan upah layak.

Tidak hanya di bawah upah layak, AJI Jakarta bahkan menemukan upah yang masih di bawah upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebanyak 10 responden.

Sebagaimana diketahui UMP DKI Jakarta pada 202Kami menetapkan kebutuhan upah layak bagi jurnalis Jakarta tahun ini sebesar Rp8.366.220. 1 adalah sebesar Rp 4.416.186.

Lantas berapa upah layak jurnalis pada 2021? AJI Jakarta dalam menetapkan upah layak jurnalis merujuk kepada perhitungan Kebutuhan Hidup Layak per bulan di Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2020 dan disesuaikan dengan kebutuhan jurnalis pada masa pandemi.

"Kami menetapkan kebutuhan upah layak bagi jurnalis Jakarta tahun ini sebesar Rp8.366.220. Dengan catatan, ada 10 persen dana simpanan dari kebutuhan hidup per bulan," kata Ketua Divisi Serikat Pekerja AJI Jakarta Taufiqurrohman, dalam diskusi daring ‘Upah Layak Jurnalis 2021, Cek!!!, Jumat (26/3/2021).

Menanggapi survei upah jurnalis 2021 yang dilakukan AJI Jakarta, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya menjadikannya catatan serius lantaran berbeda jauh dengan UMP DKI Jakarta.

Agung memandang persoalan itu berkaitan dengan modal dan badan hukum, termasuk upah layak, sebagaimana tertuang di UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketidaklayakan upah berpotensi melahirkan sikap korupsi di kalangan wartawan.

"Orang tidak mendapatkan upah layak, siapapun, sementara tanggungannya banyak, maka kecenderungan untuk berbuat korupsi itu ada,” ujar Agung.

Kondisi tersebut berimplikasi terhadap banyaknya pengaduan etik kepada Dewan Pers karena kualitas pemberitaan rendah. Padahal, Dewan Pers telah mengeluarkan aturan terkait Standar Perusahaan Pers.

Tak hanya kualitas pemberitaan, penyelewengan kerja jurnalistik karena persoalan kesejahteraan di perusahaan juga berdampak kepada jurnalis menjadi tidak profesional.

“Ada jurnalis yang menerima ‘amplop’ dari narasumber. Salah satu imbasnya, citra wartawan,” kata Agung.

Rupanya ini yang menyebabkan generalisasi ‘wartawan buruk’ di mata publik, padahal tidak semua wartawan menerima pemberian lembaga atau individu tertentu, masih ada jurnalis yang independen dan profesional.

Kata Agung, berkelindan dengan pagebluk Covid-19, perusahaan media semestinya dapat transparan kepada para pegawainya. Perusahaan media harus terbuka ketika kondisinya sedang sulit.

Diskusi antara pengusaha dan pekerja, kata Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers Ade Wahyudin, jadi salah satu cara meredam kekisruhan ketenagakerjaan.

“Ketika memang ada pemasukan kurang, merugi, ini harus dibicarakan. Kalau perusahaan akan melakukan pengurangan maka harus disepakati oleh perusahaan dan pekerja terlebih dulu,” kata Ade.

Ade mengingatkan pekerja media yang haknya dilanggar agar tidak diam dan segera membentuk serikat. Pandemi Covid-19 juga berdampak kepada pola dan cara kerja, serta kondisi ekonomi pekerja media, namun produktivitas tak berkurang.

Menyedihkan lagi, karena alasan pengiklan menurun maka perusahaan harus me-PHK, merumahkan, dan mengurangi gaji karyawan.

“Ini tiga pilihan yang terjadi selama pandemi,” tutur Ketua Bidang Ketenagakerjaan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia Endah Lismartini. Ketidakmampuan perusahaan dalam masa pandemi, mengakibatkan para pekerja media termasuk pihak yang rentan kesehatan, keselamatan, dan keamanannya.

Alasan efisiensi kadang tak disertai dengan forum negosiasi dua kubu. Hal ini menyulitkan para pekerja dan akhirnya mereka harus menerima keputusan sepihak. Kadang Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja jadi tameng perusahaan di balik vonisnya.

Ketua Umum Serikat Pekerja Indopos Indra Bonaparte mengkritik lemahnya tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja. Dia meminta agar unit pengawasan tertib mengerjakan kewajibannya dan masih ada perusahaan yang tidak menerapkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan benar.

“Pengawas harus lebih ketat mengawasi para pengusaha yang melanggar,” tandasnya. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi