Tak Miliki BPJS Pasien Dipulangkan, ORI Minta Klarifikasi Pemkab Grobogan

Sabtu, 06 Februari 2021 : 07.35

Semarang - Pemerintah Kabupaten Grobogan diminta lebih memberi perhatian dalam hal pelayanan kesejahteraan sosial bagi warga tidak mampu.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah memberikan atensi masalah itu setelah menindaklanjuti laporan/pengaduan terkait pelayanan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi warga tidak mampu.

Diketahui, Hasanova Uluhesi warga Desa Pulongrambe, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten. Grobogan mengeluhkan tidak diberikannya bantuan Pemkab Grobogan terkait biaya pengobatan akibat sakit dideritanya.

Pelapor tergolong dalam kemampuan ekonomi rendah dengan kondisi kesehatannya yang kini sedang kurang baik, membuat ekonomi keluarganya semakin memburuk.

Dari keterangannya, sempat dirawat di rumah sakit swasta di Grobogan, namun karena tidak memiliki BPJS Kesehatan dan biaya pengobatan, pelapor terpaksa pulang untuk dirawat di rumah.

Atas hal itu, pelapor menyampaikan pengaduan langsung kepada pemerintah setempat agar peduli atas kondisinya, namun tidak mendapatkan respon Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida menyampaikan, untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat dapat terpenuhi atas kondisi tersebut, laporan yang masuk ke Ombudsman pada 20 Januari 2021 tersebut langsung ditindaklanjuti.

"Kami tindaklanjuti melalui mekanisme Respon Cepat Ombudsman (RCO), dengan meminta klarifikasi kepada Pemkab Grobogan”, ujar Farida dalam keterangannya Jumat (5/2/2021).

Setelah Ombudsman memberi perhatian masalah ini, Kepala Dinsos beserta jajaran merespon cepat dan turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi Pelapor.

Pemkab Grobogan juga melakukan koordinasi kepada Instansi terkait. Pemkab Grobogan telah mendaftarkan Pelapor untuk memperoleh Jamkesda, dan akan aktif pada awal Maret 2021.

Selain itu, Pemkab Grobogan juga berkoordinasi dengan pihak sekolah tempat anak pelapor, dan pihak sekolah telah membebaskan biaya pendidikan bagi anak pelapor selama menjadi siswa di SMK.

"Kadinsos Pemkab Grobogan juga melakukan verifikasi rumah pelapor untuk kepentingan bantuan yang akan diberikan Pemkab Grobogan,” lanjut Farida. Pihaknya mengapresiasi langkah cepat Pemkab Grobogan.

"Kedepan, Pemkab Grobogan dapat memberi perhatian bagi warga kurang mampu dengan mendata ulang warganya yang memenuhi syarat penerimaan bantuan kesejahteraan sosial di wilayahnya,” demikian Farida. (anp)

Bagikan Artikel

Rekomendasi