Pembentukan Panitia Pemilihan Kuwu Tanjungkerta Tak Transparan, Karang Taruna Kecam BPD

Rabu, 10 Februari 2021 : 06.37
Karang Taruna Arum Mandiri Desa Tanjungkerta Kabupaten Indramayu, Jabar/ist

Indramayu - Pembentukan kepanitiaan Pemilihan Ruwu Desa Tanjungkerta Kabupaten Indrmayu, Jawa Barat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai tidak transparan sehingga menui kecaman kaum muda desa setempat.

Diketahui, Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak 171 Desa di Kabupaten Indramayu akan dilaksanakan pada 2 Juni 2021. Keputusan tersebut berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan Kuwu Tingkat Kabupaten Indramayu.

Pada rapat tersebut turut hadir pula Plt Bupati Indramayu, Taufik Hidayat dan juga Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Syaefudin yang juga merupakan Ketua Karang Taruna Kabupaten Indramayu.

Dari 171 Desa yang akan mengadakan Pilwu Serentak salah satunya adalah Desa Tanjungkerta Kecamatan Kroya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64.A Tahun 2021 Pasal 6 Ayat (1) dengan jelas menyebutkan Panitia pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) terdiri dari unsur Pamong Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat Desa.

Karang Taruna Arum Mandiri Desa Tanjungkerta yang merupakan salah satu unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa menlai ada yang janggal dan aneh dengan tindakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang membentuk Panitia Pilwu Tingkat Desa tanpa komunikasi dengan Karang Taruna atau bahkan tanpa sosialisasi.

Ketua Karang Taruna Arum Mandiri Desa Tanjungkerta, Kang Jaya menyatakan keheranannya.

"Saya dengar ada pelantikan Panitia Pilwu Tingkat Desa, Karang Taruna Tanjungkerta tidak mempermasalahkan 9 nama yang menjadi panitia. Kami sangat mengecam tindakan BPD yang membentuk Panitia Pilwu secara diam-diam tanpa sosialisasi," katanya dikonfirmasi, Selasa (9/2/2021).

Lebih lanjut Kang Jaya, BPD secara khusus mendapatkan tunjangan atau gaji untuk membentuk Panitia Pilwu. Jika cara kerjanya seperti ini, tentu sangat mengecewakan dan merusak nama baik lembaga.

"Apabila hal ini dibiarkan saja maka akan menjadi laten," katanya mengingatkan. Karang Taruna Arum Mandiri meminta Pejabat Kuwu dan juga Camat Kecamatan Kroya untuk mengevaluasi kinerja BPD Tanjungkerta.

Terkait anggaran Pilwu serentak dialokasikan sebesar Rp 36 miliar. Untuk Desa Tanjungkerta mendapatkan alokasi sekitar Rp240 juta.

Pilwu tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pemilihan dilakukan tidak pada satu titik atau menggunakan sistem TPS seperti Pilkada dan juga menerapkan protokol Covid-19.

Akan ada 13 TPS di Desa Tanjungkerta, di mana masing-masing TPS berjumlah sekitar 500 pemilih. Belum diperoleh tanggapan dari pihak BPD Tanjungkerta atas kritik dan sikap yang disampaikan Karang Taruna setempat. (jay)

Bagikan Artikel

Rekomendasi