KI Bali Selesaikan Sengketa Informasi Seorang Warga dan Dukcapil Denpasar

Rabu, 24 Februari 2021 : 00.00
Sidang dipimpin Ketua Majelis I Made Agus Wirajaya serta anggota majelis Dewa Nyoman Suardana dan Ni Luh Candrawati Sari menetapkan penyelesaian sengketa atas pemohon an Gunawan Suryadi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar selaku termohon/ist.

Denpasar - Komisi Informasi ( KI) Provinsi Bali melaksanakan sidang penyelesaian sengketa informasi publik dengan nomor sengketa 006/XI/KI.Bali-PS/2020 di Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Bali, Renon Denpasar, Selasa (22/2/2021).

Sidang merupakan sidang sengketa informasi perdana, bagi Komisioner KI Provinsi Bali 2021-2025 yang baru dilantik Gubernur Bali Wayan Koster Januari lalu.

Sidang dipimpin Ketua Majelis I Made Agus Wirajaya serta anggota majelis Dewa Nyoman Suardana dan Ni Luh Candrawati Sari menetapkan penyelesaian sengketa atas pemohon an Gunawan Suryadi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar selaku termohon.

”Dengan sidang ini menetapkan pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ,” Tukas Agus Wirajaya saat membacakan putusan.

Sidang dijalankan dengan standar protokol kesehatan tersebut sempat tertunda dari jadwal seharusnya antara lain karena mengikuti peraturan Gubernur Bali no 46 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan covid-19.

”KI provinsi Bali mengedepankan mediasi dan proses sidang yang dilaksanakan secara langsung,” Tandas Wirajaya.

Terkait sidang penyelesaian sengketa tersebut, dirinya telah melaksanakan seluruh tahapan yang ditentukan termasuk mendengarkan keterangan saksi dari lembaga publik termohon.

Sebelumnya, KI Bali 2021-2025 diharapkan mampu mengawali implementasi seluruh perangkat hukum keterbukaan informasi publik ini di tengah dinamika masyarakat yang semakin kritis dan semakin haus informasi, akhirnya terwujud tatanan informasi yang bermanfaat, mencerdaskan, adil, merata dan seimbang khususnya bagi pembangunan daerah dan masyarakat Bali.

Utamanya berpegang teguh pada ketentuan yang berlaku serta turut berperan dalam menjalankan UU no 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi