Bupati Klungkung: Cukai Rokok Belum Efektif Dimanfaatkan untuk Pembiayaan Kesehatan

Rabu, 03 Februari 2021 : 07.50
webinar Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI) dengan tema “Implementasi Kenaikan Cukai Hasil Tembakau Tahun 2021 dan Keterlibatan Pemerintahan Daerah dalam Pelaksanaan serta Pengawasan”/ist

Semarapura - Cukai rokok yang tinggi belum banyak dimanfaatkan secara efektif untuk pembiayaan kesehatan yang sangat tinggi.

Hal itu disampaikan Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta yang juga selaku Ketua Aliansi Bupati/Walikota Peduli Kawasan Tanpa Rokok Indonesia, kembali didaulat menjadi pembicara dalam acara webinar Peran Aliansi untuk Penguatan dan Peningkatan Komitmen Kepala Daerah dalam Pelaksanaan serta Pengawasan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2021, Selasa (2/2/2021).

Penyelenggara webinar Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI) dengan tema “Implementasi Kenaikan Cukai Hasil Tembakau Tahun 2021 dan Keterlibatan Pemerintahan Daerah dalam Pelaksanaan serta Pengawasan”.

Suwirta dalam paparannya menjelaskan, pengendalian rokok tidak menjadi prioritas masalah kesehatan, lebih ke kuratif daripada preventif / faktor risiko seperti perilaku merokok.

Sedangkan pengendalian rokok, bukan isu yang menarik untuk dijual bahkan banyak menimbulkan pro dan kontra.

Anggaran kesehatan rendah sedangkan pembiayaan pembiayaan kesehatan sangat tinggi. Cukai rokok sebagai solusi belum dimanfaatkan secara efektif.

"Daerah memiliki peluang dalam pengembangan kebijakan lokal dalam pengendalian bahaya rokok," ujar Suwirta.

Diungkapkan, berbagai program dalam bentuk implementasi bahaya rokok dapat dimaksimalkan dalam berbagai program seperti KTR, Pelarangan Iklan Rokok, Klinik Berhenti Merokok, kampanye/edukasi dan lain lain.

Penerimaan dana tersebut akan sangat membantu daerah dalam peningkatan pembiayaan dan inovasi program di bidang kesehatan dan penegakan kebijakan kesehatan.

"Perlu adanya komitmen pemerintah, Sosialisasi pengawasan dan penegakan serta pengembangan jaringan lintas sektor adat dan organisasi kemanusiaan," jelas Bupati asal Nusa Ceningan ini.

Suwirta menjelaskan, Provinsi Bali dan seluruh kabupaten/kota di Bali telah mengadopsi peraturan kawasana tanpa rokok. Provinsi Bali merupakan daerah dengan proporsi jumlah orang merokok di dalam ruangan terendah di Indonesia.

Sedangkan Kabupaten Klungkung yang merupakan kabupaten yang dipimpinnya mempunyai prevalensi merokok terendah di Bali dibandingkan kabupaten lain yakni sebesar 20,3%.

Meskipun menjadi yang terendah, namun menurutnya angka tersebut masih tinggi dan penegakan aturan KTR harus digencarkan lagi. Sejak tahun 2014 Klungkung telah memiki Perda Rokok, namun mulai efektif pada tahun 2016.

Diantaranya Perda KTR No. 1 Th. 2014 Pengaturan Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Bupati No.5 Th. 2016 Pengaturan larangan reklame Iklan Rokok di Kabupaten Klungkung.

Pelarangan iklan rokok bahkan diterapkan dengan ketat hingga ke dalam ruangan. Dimana toko toko moderen dilarang menampilkan produk rokoknya.

Ketua Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI), Sumarjati Arjoso menjelaskan, upaya pemerintah menurunkan prevalensi merokok khususnya untuk anak dan remaja sebagaimana ditetapkan RPJMN yang lalu masih mengalami kendala.

Pihaknya menghargai kenaikan cukai hasil tembakau yang telah ditetapkan Menteri Keuangan sebagai salah satu dukungan untuk mencapai target RPJMN 2020-2024.

Harapannya, kenaikan cukai rokok akan terus berlanjut sehingga bermakna untuk mencapai target RPJMN tersebut.

"Kenaikan cukai hasil tembakau secara lebih luas dapat digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat termasuk petani tembakau dan buruh rokok, peningkatan program dan fasilitas kesehatan, serta penegakkan hukum," jelas Sumarjati. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi