Benahi Garuda Indonesia, Ekonom: Kurangi Mutasi dan Rotasi Sesuka Hati

Sabtu, 13 Februari 2021 : 08.18
Maskapai Garuda Indonesia/dok.Kabarnusa

Jakarta - Perubahan dalam mengelola BUMN harus dilakukan secara lebih profesional dan mengurangi mutasi dan rotasi atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas dan sesuka hati (like and dislike), termasuk intervensi politis.

Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menyatakan hal itu menanggapi kepemimpinan Irfan Setiaputra setelah lebih dari setahun menjabat sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Garuda Indonesia menggantikan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau dikenal dengan Ari Askhara.

Terlepas dari kasus yang membelitnya, semasa Ari Ashkara sebenarnya dari penilaian kinerja manajerial justru melakukan perbaikan cukup baik pada perusahaan negara ini.

Ari Askhara dicopot dari jabatannya karena terkait dengan permasalahan hukum (belum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) skandal penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di dalam pesawat Garuda.

Menurut Defiyan, dengan melihat kenyataan pencopotan pimpinan BUMN yang sesuka hati ini, meskipun Pasal 14 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN memberikan kewenangan (diskresi) sangat besar pada sosok Menteri BUMN, maka perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal mendasar dalam sebuah organisasi dan manajemen yang mengelola usaha atau bisnis untuk kepentingan orang banyak, paling tidak diantaranya adalah, rekam jejak dan kompetensi.

"Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), memang memberikan ruang waktu tanpa batas untuk melakukan penggantian pimpinan atau Direksi dan Komisaris BUMN, bahkan dengan istilah Luar Biasa (RUPSLB) Menteri BUMN bisa setiap saat mencopot jajaran Dewan Manajemen BUMN," tukasnya, Sabtu (13/2/2021).

Posisi seperti "digantung" inilah yang terkadang membuat tidak aman, bebas dan nyaman para sosok pimpinan BUMN yang diminta untuk memenuhi sasaran (target) kinerja perusahaan negara yang telah ditetapkan.

Karenanya, perlu perubahan dalam mengelola BUMN secara lebih profesional dan mengurangi mutasi dan rotasi atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas dan sesuka hati (like and dislike), termasuk intervensi politis.

Berdasarkan pada data kinerja manajemen keuangan Garuda Indonesia dengan mengambil kasus semasa dipiloti Ari Askhara dan Irfan Setiaputra, maka dapat diperbandingkan secara berhadap-hadapan (apple to apple).

Dimasa kepemimpinan Ari Askhara, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan laba bersih sebesar US$6,98 Juta pada pembukuan Tahun 2019, berbalik dari posisi rugi pada Tahun 2018 sebesar US$231,15 Juta.

Pada era Irfan Setiaputra, justru terjadi penurunan kinerja manajemen disebabkan oleh pendapatan usaha Garuda yang anjlok, hanya US$ 1,13 Miliar per-September 2020.

Pandemi Covid-19 yang sedang dialami Indonesia membuat kinerja PT Garuda Indonesia Tbk (kode BEI: GIAA) makin terpuruk.

Maskapai penerbangan milik negara tersebut harus menanggung kerugian senilai US$ 1,07 Miliar atau setara Rp 15,34 Triliun hingga Triwulan III 2020 (asumsi kurs: Rp 14.280 per dolar).

Berdasarkan laporan keuangan Garuda yang dirilis melalui keterbukaan informasi, pada Kamis 5 Nopember 2020, kinerja Kuartal III Tahun 2020 ini berbanding terbalik dengan capaian laba (profit) pada periode yang sama tahun lalu (2019).

Garuda saat itu mampu meraih laba bersih US$ 122,42 Juta atau Rp 1,74 Triliun.

Bahkan seolah ingin mengalihkan isu kinerja ini, Menteri BUMN Erick Thohir justru mengangkat masalah kontrak 12 pesawat dengan pihak Bombardier CRJ 1.000 yang digunakan PT Garuda Indonesia dengan mengakhiri kontrak sewa operasi (operating lease) dengan Nordic Aviation Capital (NAC) yang sebetulnya masih akan jatuh tempo tahun 2027 mendatang.

Apakah memang benar ini permasalahan utama Garuda Indonesia sehingga berkinerja buruk, jangan sampai ibarat pepatah, "memercik air didulang terpercik muka sendiri".

Melihat kondisi keuangan yang buruk ini, tentu saja tidak bisa diarahkan pertanggungjawabannya hanya pada Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia, tetapi harus dibebankan juga pada penanggungjawab RUPS, yaitu Menteri BUMN.

"Tentu saja mengganti Dirut Garuda Indonesia menjadi sebuah keharusan manajerial, tetapi menseleksi secara cermat dan tepat sesuai rekam jejak (track record) dan kompetensi sosok penggantinya jauh lebih penting," demikian Defiyan. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi