Atasi Ketimpangan Sektoral dan Kemiskinan, KUR Harus Difokuskan Kelompok Sasaran

Senin, 01 Februari 2021 : 12.39
Presiden Joko Widodo dalam sebuah kesempatan dengan pelaku UKM/Biro Pers Setpres

Jakarta - Pemerintah harus memastikan bahwa pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) benar-benar difokuskan bagi kelompok sasaran agar ketimpangan sektoral dan kemiskinan serta skala usaha dan pendapatannya tambah meningkat dapat teratasi.

KUR yang dijalankan melalui program-program Kementerian terkait ini, sesuai kebijakan anggaran yang pro penanggulangan kemisikinan (pro poor) harus lebih diprioritaskan dalam agenda tujuan strategi pembangunan berkelanjutan (sustainability development goals and strategy).

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 menegaskan, bahwa: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluagaan, artinya berusaha bersama dengan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana perintah ayat 3.

"Dengan demikian, Pemerintah harus segera membenahi kebijakan anggaran negara yang selama ini terlalu besar dialokasikan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur," kata Ekonom Konstitusi Defiyan Cori, dalam keterangannya, Senin (1/2/2021).

Menurutnya, untuk mengatasi ketimpangan sektoral dan struktural itu, pemerintah kemudian menempuh strategi pembangunan usaha rakyat skala UMKM dan Koperasi tersebut, diantaranya adalah melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan akses pembiayaan.

Juga perluasan skema pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, penguatan kelembagaan usaha serta peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan UMKM dan Koperasi dilakukan melalui pengembangan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan Koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non bank, integrasi sistem informasi debitur UMKM dan Koperasi dari lembaga pembiayaan bank dan non bank.

Selain itu, peningkatan kapasitas Koperasi sebagai pengelola resi gudang (quick wins) serta advokasi pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi.

"Sejauh manakah pencapaian kinerja kebijakan pemerintah ini melalui dukungan pembiayaan terhadap skala UMKM tentu membutuhkan sebuah kajian dan evaluasi tersendiri selain adanya peningkatan dana yang telah dialokasikan, salah satunya melalui program KUR," tutur alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyarakta ini.

Dijelaskan, KUR merupakan salah satu program Pemerintah yang bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan skala atau kapasitas usaha rakyat dengan memberikan akses pembiayaan melalui penyediaan alokasi kredit untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKM) dalam upaya mendukung dan meningkatkan perekonomian nasional serta membuka lapangan pekerjaan.

Program KUR ini telah diluncurkan oleh Pemerintah pada tanggal 5 Nopember 2007 saat kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan menjadi salah satu program yang dirancang dalam mendukung kebijakan pro rakyat, termasuk penanggulangan kemiskinan melalui penjaminan kredit, diresmikan pertama kali di kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Diketahui, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 23 November 2020 telah mencapai Rp 147,04 Triliun atau sekitar 77% dari sasaran (target) alokasi penyaluran sebesar Rp 190 Triliun pada Tahun 2020, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan, pada Senin (30/11) di media sosial.

Berdasarkan data DJPB itu, maka realisasi KUR tersebut telah tersalurkan kepada lebih dari 4,5 juta debitur melalui 44 lembaga penyalur KUR Tahun 2020 yang terdiri dari bank, koperasi dan lembaga pembiayaan.

Apabila alokasi KUR diuraikan berdasarkan data per-Provinsi, maka porsi distribusi per-23 Nopember tersebut didominasi oleh 3 (tiga) Provinsi saja, yaitu Jawa Tengah sekitar Rp 29,13 Triliun, Jawa Timur sejumlah Rp 28,98 Triliun dan Jawa Barat Rp 22,09 Triliun.

Kemudian, diikuti oleh provinsi lainnya seperti Sulawesi Selatan sebanyak Rp 8,9 Triliun, DKI Jakarta Rp 3,52 Triliun serta Sumatra Utara Rp 7,15 Triliun.

Sedangkan berdasar lembaga penyalurnya, maka distribusi KUR tertinggi berada pada Bank BRI sekitar Rp 109,32 Triliun untuk 4,3 juta debitur, kemudian Bank Negara Indonesia (BNI) menyalurkan sebanyak Rp 18,10 Triliun untuk 208.312 debitur serta Bank Mandiri menyalurkan sekitar Rp 19,95 Triliun untuk 230.131 debitur.

Namun, apakah realisasi KUR itu sesuai dengan sasaran (target) dalam mengurangi angka kemiskinan atau meningkatkan skala usaha penerima manfaat tentu masih perlu dibuktikan.

Sebab, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), persebaran tingkat kemiskinan di Indonesia per-Maret 2020 terjadi hampir merata terjadi di pulau-pulau terbesar dan kaya Sumber Daya Alam Idonesia.

Jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2020 sejumlah 26,42 juta jiwa atau sebesar 9,78%. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 9,41% atau 25,14 juta penduduk.

Persentase penduduk miskin terbesar terdapat di Maluku dan Papua yang terkenal dengan hasil industri perikanan dan kelautannya, yaitu 20,34%.

Sementara itu, persentase terendah terdapat di Kalimantan sebanyak 5,81% yang rata-rata menguasai komoditas hasil pertambangan (seperti batu bara, minyak dan gas bumi) dan kehutanan.

Sebagai contoh kasus saja, berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, bahwa total nilai ekspor benur Indonesia mencapai US$ 74,28 Juta atau Rp 1,04 Triliun (kurs Rp 14.000/US$). Nilai ini merupakan hasil dari ekspor sejumlah 42 juta ekor benih.

Apakah data penyaluran KUR yang setiap tahun alokasinya terus meningkat dilakukan oleh BUMN Perbankan dan lembaga keuangan lainnya membawa dampak signifikan dalam mengatasi ketimpangan sektoral dan struktural serta upaya penanggulangan kemiskinan.

"Tentu ini bukan menjadi tugas pokok dan fungsi lembaga penyalur. Atas kondisi inilah perlunya suatu upaya perbaikan dalam pengelolaan usaha rakyat skala UMKM yang telah memperoleh KUR agar mampu tumbuh dan berkembang pesat dan meningkat kategori skala usahanya naik kelas," tuturnya.

Jika Presiden Joko Widodo memahami Pasal 33 UUD 1945, maka usaha bersama adalah prinsip dari susunan perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu, koperasi berperan sebagai badan hukum yang dinyatakan langsung sebagai entitas ekonomi dan bisnis dapat dan berhak melakukan ekspor dan impor sebagai bagian dari rantai distribusi (supply chain) komoditas yang diperdagangkan.

Melalui koperasi inilah hasil-hasil perdagangan tersebut akan dinikmati oleh para anggota yang terdiri dari para petani, nelayan, peternak, dan pekebun.

Artinya, permasalahan kemiskinan yang terjadi terkait dengan jangkauan (akses) ekonomi yang timpang pada sektor-sektor tertentu akan dapat diatasi secara langsung efek menetes ke bawahnya (trickle down effect) melalui pro pendekatan kebijakan kelembagaan ekonomi.

Oleh karena itu, ke arah inilah penanganan pandemi ketidakadilan ekonomi melalui anggaran yang pro kemiskinan (pro poor budget) digelontorkan secara massif.

Namun pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah selama selama 6 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo) nilai tambah ekonomi diperoleh juga oleh para nelayan, rasanya memang tidak.

Untuk itulah, Presiden harus memperhatikan s Melalu program Trisakti dan Nawacita yang dulu dikampanyekan.

"Seharusnya pemanfaatan KUR bagi kelompok sasaran agar ketimpangan sektoral dan kemiskinan serta skala usaha dan pendapatannya tambah meningkat dapat teratasi melalui program-program Kementerian terkait yang dibebankan tugas pokok dan fungsi ini," tegasnya lagi.

Terutama sekali diarahkan pada Menteri Koordinator Perekonomian yang bertanggungjawab dalam peningkatan efektifias kebijakan alokasi dan distribusi KUR ini agar skala UMKM mengalami peningkatan kekayaan (asset) sebagaimana capaian para korporasi swasta tersebut.

Hal ini sangat penting diperhatikan, karena sumbangan pelaku usaha rakyat skala UMKM dan Koperasi ini pada perekoniomian nasional dalam bentuk Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja terbesar dibandingkan dengan pelaku usaha korporasi swasta yang memiliki kekayaan terbesar di Indonesia.

Presiden Joko Widodo harus serius menangani skala UMKM ini sebagai bagian dari janji dan program pro ekonomi rakyat yang telah ditawarkan saat kampanye sebelum pemilihan umum Presiden secara langsung Tahun 2014, sehingga menjadi daya tarik sebagian besar kelompok masyarakat ini untuk memilihnya. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi