Putri Koster: PAKIS Bali dan TP PKK Jalankan Fungsi Secara Beriringan

Jumat, 15 Januari 2021 : 20.37
Putri Koster selaku Manggala Utama Paiketan Krama Istri (PAKIS) Provinsi Bali menegaskan, keberadaan PAKIS Bali untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program desa adat/ist

Denpasar - Keberadaan Paiketan Krama Istri (PAKIS) Provinsi Bali dalam menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa beriringan dengan Tim Penggerak PKK dalam mendukung program-program yang dicanangkan desa adat sebagai implementasi dari Visi pembangunan di Provinsi Bali yakni ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’,”

Putri Koster selaku Manggala Utama Paiketan Krama Istri (PAKIS) Provinsi Bali menegaskan, keberadaan PAKIS Bali di tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program desa adat.

“PAKIS Bali telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program-program yang dicaanangkan desa adat sebagai implementasi dari Visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’,” ungkap Ny Putri Koster saat menjadi nara sumber dalam siaran tunda acara ‘Perempuan Bali Bicara’ di Denpasar, Kamis (14/1/2021).

Kegiatan mengangkat tema ‘Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan Sosialisasi PAKIS MDA Bali’.

Putri menambahkan, keberadaan PAKIS Bali di tengah masyarakat dalam menjalankan programnya tidak saling tumpang tindih dengan program-program TP PKK.

Kata dia, keberadaan PAKIS Bali di tengah masyarakat dalam menjalankan programnya tidak saling tumpang tindih dengan program-program TP PKK.

PAKIS Bali akan terus bersinergi dengan TP PKK untuk mensosialisasikan program-program Pemprov Bali yang tertuang dalam visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’.

Posisi keduanya sudah jelas di suatu desa, di mana Ketua TP PKK adalah istri Kepala Desa sedangkan Ketua PAKIS Bali adalah istri Jro Bendesa.

Dari keduanya tersebut selama ini sudah dalam ranah ruang lingkup yang beda dan keduanya menjalankan fungsinya secara beriringan,” sebut Ketua TP PKK Provinsi Bali ini.

Pihaknya mengungkapkan, dalam susunannya, pengurus PAKIS Bali yang dilantik pada 17 September 2020 ini terdiri dari Manggala, Penyarikan, Petengen, memiliki 5 Pasayahan yang terdiri dari Pasayahan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, kemudian Pasayahan Pendidikan dan Olahraga, Pasayahan Kesehatan, Pasayahan Ekonomi dan Kesejahteraan Krama Adat, serta Pasayahan Hukum Adat dan Perlindungan Krama Istri dan Anak.

“Keberadaan PAKIS Bali ini berfungsi untuk mendukung tugas-tugas MDA sebagai lembaga adat yang memiliki payung hukum yakni Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019,” jelas Koster.

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali I GAK Kartika Jaya Seputra menjelaskan, lahirnya Perda No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat merupakan payung hukum yang sangat lengkap dan jelas terkait keberadaan desa adat di Bali.

“Perda ini tidak hanya mengatur tata kelola pemerintahan di desa adat tetapi juga tata kelola keuangan desa adat serta pemberdayaan desa adat. Dengan Perda ini, desa adat memiliki potensi untuk mengembangkan potensi desanya ke dalam unit usaha untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya,” sambungnya.

Dukungan penuh Pemerintah Provinsi Bali terhadap keberadaan desa adat tidak hanya dalam bentuk regulasi berupa Perda tetapi juga didukung penganggaran serta gedung yang representatif serta lembaga yang mendukung di dalamnya seperti PAKIS Bali.

Diharapkan keberadaan desa adat di Bali akan semakin kuat sehingga desa adat akan mampu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi serta berkepribadian dalam kebudayaan.(rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi