Persekongkolan Tender Jalan di Halmahera Utara, KPPU Jatuhkan Denda Rp2,1 Miliar

Jumat, 08 Januari 2021 : 09.37
Ilustrasi/ist

Jakarta - Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda administrasi hingga Rp2,1 miliar kepada dua terlapor yang terbukti melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat dalam tender pembangunan jalan di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.

Selain itu, satu terlapor mendapat hukuman berupa larangan mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa sedang dua terlapor lainnya dinyatakan tidak terbukti dalam perkara yang disangkutkan.

Dalam persidangan perkara ini dipimpin Ketua Majelis pada perkara ini Kodrat Wibowo Ph.D, serta Ukay Karyadi, dan Harry Agustanto, masing-masing sebagai anggota.

Ketua Majelis pada perkara ini Kodrat Wibowo, membacakan putusan perkara Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam– Apulea Segmen III (Desa Ngajam–Apulea) pada SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018 - 2020 (Kode Tender: 1455233) di Kantor Pusat KPPU, Jakarta, Kamis 6 Januari 2021.

Putusan Nomor 30/KPPU-I/2019 yang juga merupakan pertama KPPU di awal tahun 2021 tersebut melibatkan 5 (lima) terlapor.

Kelima terlapor masing-masing , Terlapor I PT Ikhlas Bangun Sarana, Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang, Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa; Terlapor IV, PT Alfa Adiel; dan Terlapor V, Kelompok Kerja I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 (Pokja I ULP).

Setelah melalui tahapan penyelidikan dan persidangan, Majelis Komisi memutuskan Terlapor I, II, III, dan V terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sementara Terlapor IV ditemukan tidak melakukan pelanggaran atas pasal yang dituntutkan.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan hukuman berupa denda administratif kepada beberapa Terlapor berikut ini.

"Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana didenda Rp 1.100.000.000,00 (satu miliarseratus juta rupiah); dan Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang didenda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)," sebut Kodrat sebagaimana isi putusan.

Kedua Terlapor diperintahkan untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

Sedangkan Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa, Majelis Komisi menjatuhkan hukuman berupa larangan bagi Terlapor untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 1 (satu) tahun diseluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Kata Kodrat, ketiga terlapor juga diperintahkan untuk tidak mengulangi perbuatan persekongkolan tender dengan pihak manapun dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Majelis Komisi juga memberikan rekomendasi kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk berkoordinasi dengan KPPU Kantor Wilayah VI di Makassar, Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa.

KPPU juga meminta Pemkab Halmahera Utara berkoordinasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Halmahera Utara selaku atasan Terlapor V untuk memberikan sanksi administratif terhadap personil-personil pada Pokja I Unit Layanan Pengadaan berupa larangan untuk terlibat dalam Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa (UKPBJ) selama 2 (dua) tahun karena.

Terlapor V dianggap lalai dalam melaksanakan tugas dan pembiaran terhadap indikasi-indikasi yang mengakibatkan persaingan usaha. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi