ORI Jateng Soroti Kurang Maksimalnya Penanganan Pelayanan Virus Corona

Kamis, 07 Januari 2021 : 20.01
Kepala Ombudsman Repubilik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida/ORI Jateng

Semarang - Ombudsman masih menerima pengaduan penyelenggaraan layanan kesehatan terkait penanganan pelayanan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) yang masih kurang maksimal.

Untuk itu, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah meminta Kepala Dinas Kesehatan Se-Jawa Tengah meningkatkan peran pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya mengenai penanganan pelayanan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) yang masih kurang maksimal.

Sebagai lembaga negara yang memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Kepala Ombudsman Repubilik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida menerangkan pihaknya telah melayangkan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Se-Jawa Tengah.

Surat ditembuskan kepada Kepala Daerah Se-Jawa Tengah, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Daerah Jawa Tengah, Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) Daerah Jawa Tengah serta Ketua Ikatan Laboratorium Klinik Indonesia (ILKI) Daerah Jawa Tengah.

Adapun Surat Nomor: B/0005.PC.01.04-14/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 tersebut meminta agar Dinas Kesehatan Se-Jawa Tengah memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini.

Dalam rangka terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkualitas di Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Laboratorium Klinik, Dinas Kesehatan Se-Jawa Tengah wajib untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan standar pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kemudian, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mutu/kualitas pelayanan yang diberikan Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Laboratorium Klinik.

"Termasuk memastikan bahwa unit layanan tersebut telah mematuhi kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait kepastian layanan, tarif penanganan pelayanan Rapid Test Anti Body/Antigen dan Polymerase Chain Reaction (PCR)," tandasnya.

Selain itu, memastikan bahwa Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Laboratorium Klinik telah memiliki sarana pengaduan masyarakat yang telah dipublikasikan dan dikelola/ditindaklanjuti.

Hal itu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dinas Kesehatan Se-Jawa Tengah wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penanganan/tindak lanjut atas pengaduan masyarakat tersebut.

“Hingga saat ini, kami masih menerima informasi dan laporan/pengaduan masyarakat terkait permasalahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya mengenai penanganan pelayanan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) yang masih kurang maksimal," katanya.

Antara lain, pendataan dan monitoring pasien Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV), ketersedian laboratorium, ketidakpastian dalam memperoleh hasil Polymerase Chain Reaction (PCR).

Juga, ketidakpatuhan penyelenggara pelayanan dalam menerapkan tarif batas maksimum terhadap pelayanan Rapid Test Anti Body/Antigen dan Polymerase Chain Reaction (PCR) sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/I/4611/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab.

"Sebagai bentuk pengawasan bersama, pihaknya meminta agar Kepala Dinas Kesehatan Se-Jawa Tengah dapat menyampaikan secara berkala hasil pengawasan yang telah dilakukan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah,” tutup Farida. (anp)

Bagikan Artikel

Rekomendasi