Harmonisasi Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan untuk Pengelolaan Biodiversitas Laut Indonesia

Minggu, 31 Januari 2021 : 02.59

Jakarta - Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tertuang dalam rencana strategis KKP 2020-2024. (30/1/2021).

Sumber daya kelautan dan perikanan merupakan modal pembangunan masa depan dan menjadi kunci pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan integrasi antara konservasi dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan.

Salah satu strategi implementasi dalam kebijakan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil adalah melalui pengelolaan kawasan wisata bahari.

Strategi pengelolaan kawasan wisata bahari ditujukan untuk meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk didalamnya adalah pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

Untuk mendukung kebijakan KKP dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, Balai Besar Riset Sosial EKonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) sebagai unit teknis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM)-KKP, di bidang riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan, melaksanakan penelitian strategis sosial ekonomi kelautan dan perikanan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada 28 Januari 2021, BBRSEKP menyelenggarakan Webinar “Model Tata Kelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan : Tantangan dan Peluang Implementasi”, yang dibuka secara daring oleh Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja.

Dalam sambutannya, Sjarief mengajak seluruh pihak untuk mengubah pola pemikiran dan implementasi yang komprehensif, bahwa kekayaan laut Indonesia tidak hanya ikan.

Indonesia sangat kaya akan biodiversitasnya. Laut, pesisir dan pulau kecil merupakan suatu kesatuan ruang hidup untuk bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin dan menjaga harmonisasinya sampai generasi mendatang.

"Menteri Trenggono menekankan prinsip keharmonisan antara kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Kalau kita bisa menjaga harmonisasi di setiap kawasan, kita akan memiliki masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera," ujar Sjarief.

Pihaknya turut mengajak seluruh pihak untuk membuat pola interaksi, hubungan antara entitas setiap ekosistem. Sehingga di setiap daerah, masing-masing masyarakat KP dapat mengambil kemanfaatan dari biodiversitas yang ada.

"Tidak semua harus menjadi nelayan. Ada yang dapat mengambil kemanfaatan dari mangrove, dari olahraga laut (diving), dari penyewaan perahu wisata, dan lainnya, sehingga tumbuh komposisi kehidupan yang harmonis di dalam satu kawasan, yang mampu menggerakkan roda perekonomiam yang positif," sambungnya.

Untuk itu, hasil riset BBRSEKP baik berupa model, data informasi dan rekomendasi kebijakan, diharapkan menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan KKP yang berbasis kajian ilmiah (scientific base).

Hasil penelitian yang sudah dilakukan BBRSEKP tentang sistem pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan seperti valuasi ekonomi, model pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengembangan wisata bahari juga diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan baik dalam tahapan perencanaan maupun implementasinya. (riz)

Bagikan Artikel

Rekomendasi