Anggaran Besar Harus Berdampak dan Beri Daya Ungkit bagi Perekonomian

Jumat, 15 Januari 2021 : 15.20

Bogor - Anggaran besar yang diperoleh kementerian harus berdampak signifikan dan memberikan daya ungkit bagi perekonomian nasional. Selain itu, daya ungkit tersebut juga semestinya mampu memberikan kesempatan kerja dan dampak ganda lain yang lebih luas.

Hal itu disampaikan secara khusus oleh Presiden Joko Widodo kepada jajarannya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Jumat, (15/1/2021).

Presiden menyaksikan secara virtual penandatanganan kontrak paket tender atau seleksi dini yang dilakukan PUPR untuk tahun anggaran 2021.

"Saya memberikan penghargaan dan apresiasi atas upaya Kementerian PUPR yang sejak bulan Oktober tahun 2020 telah melakukan percepatan dalam proses tender atau seleksi dini," ujarnya dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Kementerian PUPR termasuk kementerian yang memperoleh alokasi anggaran yang sangat besar pada tahun ini, yakni mencapai Rp149,8 triliun.

"Anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi, membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali," sambungnya.

Kembali bergeliatnya sektor konstruksi pada akhirnya tidak saja memberi kesempatan kerja bagi para pekerja konstruksi.

Tetapi juga memberikan dampak ganda seperti menggerakkan rantai pasok sektor konstruksi, industri baja, besi, alat berat, bahkan turut menggerakkan sektor informal dan usaha kecil lainnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti arahan terdahulu dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pelaksanaan anggaran tahun 2021 dalam rangka memperkuat pemulihan ekonomi nasional.

Sejak Oktober 2020, Kementerian PUPR telah melaksanakan tender seleksi dini untuk 3.175 paket dengan nilai total Rp38,6 triliun. "Hingga hari ini tanggal 15 Januari 2021, telah diselesaikan proses tendernya 1.191 paket senilai Rp14,6 triliun," ujar Basuki.

Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan bahwa masih terdapat sisa paket kegiatan infrastruktur yang juga harus segera ditenderkan dan diselesaikan.

Oleh karena itu, Presiden meminta Menteri PUPR untuk melakukan percepatan kembali dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional.

"Saya mengingatkan kepada seluruh jajaran Kementerian PUPR, di tahun 2021 kita harus bekerja lebih cepat lagi, kita harus sadar kita ini masih dalam kondisi krisis, semangatnya harus berbeda, auranya harus berbeda," tutupnya. (riz)

Bagikan Artikel

Rekomendasi