Sekda Tegaskan Pegawai Non ASN Harus Tingkatkan Kinerja dan Kedisiplinan

Selasa, 01 Desember 2020 : 21.30

Karangasem – Demi meningkatkan profesionalitas dan kualitas kinerja untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kabupaten Karangasem yang baik. Tenaga non PNS diharapkan dapat lebih meningkatkan disiplin dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sekda Sedana Merta menegaskan hal tersebut saat melakukan Pembinaan Tenaga Non PNS di lingkungan Kantor Bupati Karangasem yang diselenggarakan di Wantilan Nawa Satya (1/12/2020).

"Saya tidak ingin anggaran milik negara sia-sia hanya untuk menggaji tenaga kontrak (Non ASN) yang bermalas malasan, tidak disiplin dan tidak sopan. Jika tidak ingin mengikuti aturan yang ada, lebih baik cari pekerjaan lain saja,” ujarnya.

Untuk lebih menertibkan prilaku kerja pegawai, Sekda Sedana Merta berharap Tenaga Non ASN berkomitment meningkatkan semangat dan disiplin dalam bekerja.

Menurutnya, tenaga Non ASN sangat penting keberadaanya dalam menunjang kelancaran pembangunan baik secara administrasi ataupun teknis.

“Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem menjadi suatu keharusan yang wajib dipenuhi sebagai wujud pelayanan masyarakat tidak terkecuali bagi Tenaga Non ASN," sambungnya.

Pemerintah Daerah tidak hanya menuntut kinerja pegawai, tapi turut serta memperjuangkan kesejahteraan Tenaga Non ASN. Menurutnya Pemerintah Kabupaten Karangasem sudah melakukan penggajian yang disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Layanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk kebijakan Pemda tetap menerima upah bulanan sebagai haknya selama tidak ada pemberhentian SK (Surat Keputusan).

“Saya minta kepada kepala bagian, jangan sampai ada pegawai kita yang gajinya masih di bawah 1 Juta, karena itu bisa jadi alasan pegawai tidak semangat dalam bekerja,” tuturnya.

Hal ini menyusul banyaknya tenaga ASN yang telah memasuki masa pensiun pada tahun 2020 sehingga Pemerintah Kabupaten membutuhkan perekrutan tenaga ASN kembali.

“Namun demikian, untuk informasi kebutuhan formasi Pemerintah Kabupaten Karangasem belum ditetapkan, karena masih menunggu arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yang jelas," tutupnya. (riz)

Bagikan Artikel

Rekomendasi