Optimalisasi dan Pemulihan Aset, PT Pegadaian Gandeng Kejati Bali

Selasa, 08 Desember 2020 : 21.17
Kerja sama dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman yang ditandatangani antara PT Pegadaian (Persero) dan Kejaksaan Tinggi Bali, Selasa (08/12/2020)/Kabarnusa

Denpasar - Dalam upaya optimalisasi dan pemulihan aset hingga bantuan hukum PT Pegadaian menggandeng bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Bali.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman yang ditandatangani antara kedua belah pihak. di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur pada pagi ini, Selasa (08/12/2020).

Pihak PT Pegadaian (Persero) diwakili Kepala Kantor Wilayah VII Denpasar, Nuril Islamiah dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Erbagtyo Rohan, SH.

Kepala Kanwil PT Pegadaian (Persero) Wilayah VII Denpasar, Nuril Islamiah menegaskan, pihaknya ingin memastikan PT Pegadaian bisa mewujudkan kinerja yang lebih baik khususnya dalam hal penyelamatan aset yang banyak dikuasai pihak ketiga.

Kajati Bali melalui JPN itu siap untuk bersinergi dalam hal tersebut. Banyak aset seperti di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung telah berhasil dilakukan mediasi akhirnya bisa mengembalikan aset milik Pegadaian.

Ada dua hal pokok yang menjadi inti dari penandatanganan nota kesepahamanan antara PT Pegadaian dan Kejaksaan Tinggi Bali yaitu hal-hal teknis dan non teknis.

Beberapa point hal teknis yang terkait dengan MoU tersebut, seperti: Optimalisasi dan Pemulihan Aset, Pemberian Bantuan Hukum, Pengawalan & Pengamanan Aset, Pemberian bantuan Hukum Perdataan dan Tata usaha negara, Melakukan tindakan hukum perdata dan pidana dan Melakukan konsultasi hukum.

“Sedangkan di bidang non teknis lebih mengarah ke konsultasi hukum jika ditemukan kasus yang muncul di internal maupun eksternal PT Pegadaian,”Nuril menjelaskan.

Dalam kesempatan sama Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Erbagtyo Rohan, mengatakan, dengan ditandatanganinya kerja sama ini, untuk memastikan PT Pegadaian mewujudkan kinerja yang lebih bai.

"Khususnya dalam mengakomodasi semua masalah hukum maka Kejaksaan Tinggi Bali siap untuk bersinergi,” jelas Rohan.

Dia mencontohkan, bentuk sinergi bersama PT Pegadaian adalah menyangkut masalah aset kantor yang ada di Mengwi baru-baru ini yang oleh masyarakat adat setempat aset Pegadaian yang saat itu sedang dalam tahap pembangunan terpaksa dihentikan pembangunannya karena adanya protes warga adat setempat yang mengakui aset mereka.

“Setelah Pegadaian menyampaikan kepada kami terus ditelusuri dokumennya dan itu sah milik PT Pegadaian, maka kini pembangunannya sudah bisa dilanjutkan lewat mediasi dilakukan Kejaksaan Tinggi Bali,” imbuhnya. (riz)

Bagikan Artikel

Rekomendasi