Dinilai Membangkang, Megawati Pecat Bupati dan Mantan Ketua DPRD Bangli

Jumat, 04 Desember 2020 : 16.03
Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) DPD PDIP Bali I Wayan Sutena membacakan surat DPP PDIP tentang pemecatan ketiga kader di Bangli/Kabarnusa

Denpasar - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri bertindak tegas terhadap petugas partai yang dianggap membangkang tidak mengindahkan garis partai dengan memecat Bupati Bangli I Made Gianyar dan mantan Ketua DPRD Bangli Ngakan Made Kutha Parwata.

Selain itu, dalam surat pemecatan yang ditandatangani Megawati itu, Sang Ayu Putri Adnyanawati, kader perempuan juga dipecat karena dianggap melanggar disiplin partai.

Surat pemecatan itu dibacakan Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) DPD PDIP Bali I Wayan Sutena mewakili Ketua DPD PDIP Wayan Koster di sekretariat DPD PDIP, Jalan Banteng, Renon, Jumat (4/12/2020).

Sutena membeber lebih lanjut alasan pemecetan tiga tokoh PDIP lima hari menjelang pelaksanaan Pilkada Serentk 9 Desember 2020.

Dijelaskan, DPP PDIP pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020, telah merekomendasikan Sang Nyoman Sedana Arta, untuk dijadikan Calon Bupati Kabupaten Bangli dan I Wayan Diar, untuk dijadikan Calon Wakil Bupati Bangli periode 2020-2025.

Surat Rekomendasi bernomor 1753/IN/DPP/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020. DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada seluruh jajaran Partai, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangli, bersama-sama dengan seluruh kader, aktivis, dan anggota PDI Perjuangan di Kabupaten Bangli untuk mengamankan, menjalankan dan memperjuangkan terpilihnya pasangan Sang Nyoman Sedana Arta, SE menjadi Bupati Kabupaten Bangli dan I Wayan Diar, SST., Par. menjadi Wakil Bupati Kabupaten Bangli.

"Kepada mereka yang tidak mengindahkan instruksi dan melakukan aktivitas diluar dari kebijakan ini, akan diberikan sanksi organisasi," tegas Sutena didampingi pengurus lainnya.

Megawati merespon usulan pemecatan dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, sehingga sebelum mengambil keputusan, DPP PDI Perjuangan melaksanakan Klarifikasi secara Daring/Online dengan mengundang DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangli, I Made Gianyar, SH., M.Hum., Sang Ayu Putri Adnyanawati; dan Ngakan Made Kutha Parwata.

Klarifikasi secara Daring/online tersebut dilaksanakan Kamis, 5 November 2020, Pukul 10.00 Wita sampai dengan 10.30 Wita.

Dalam rapat klarifikasi yang dipimpin Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, Gianyar, Putri Adnyanawati dan Ngakan Parwata tidak hadir. Karena itu, klarifikasi berlangsung singkat.

DPP Partai menganggap berkas usulan pemecatan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangli dan DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali sudah lengkap dengan disertai bukti-bukti yang kuat, serta dengan tambahan penjelasan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangli dan DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, maka usulan pemecatan tersebut akan ditindaklanjuti melalui Rapat DPP PDI Perjuangan.

Sikap tegas didasari pertimbangan rangka menjaga kehormatan, kewibawaan, dan menegakkan citra partai, kewajiban anggota partai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan berpedoman pada kode etik dan disiplin partai, kewajiban kader partai untuk menjaga arah perjuangan partai agar sejalan dengan ideologi partai, sikap politik, AD/ART, serta program partai.

"DPP Partai dapat memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai bagi kader Partai yang terbukti melanggar kode etik dan disiplin Partai," tandas Sutena.

Lebih lanjut, DPP PDIP menilai sesungguhnya sikap, tindakan dan perbuatan Gianyar tidak mengindahkan instruksi DPP PDI Perjuangan terkait Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangli pada Pilkada Serentak tahun 2020.

Diketahui, Made Gianyar menjabat Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Masa Bakti 2019-2024, Bupati Kabupaten Bangli dari PDI Perjuangan Periode 2016-2020, Sang Ayu Putri Adnyanawati, (Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Bali Periode 2019-2024 dari PDI Perjuangan); dan Ngakan Made Kutha Parwata, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangli Masa Bakti 2010-2015, Ketua DPRD Kabupaten Bangli periode 2014-2019, Wakil Ketua Bidang Komunitas Seni Budaya DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali masa bakti 2015-2020.

Ketiganya nyata mendukung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai politik lain sehingga merupakan bentuk pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan dan garis kebijakan Partai, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

Surat pemecsatan tertanggal 2 Desember 2020 ditandatangani Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Dalam SK tersebut menetapkan mmberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada ketiga tokoh asal Bangli itu.

Selanjutnya, melarang Made Gianyar, Ayu Putri Adnyanawati; dan Ngakan Made Kutha Parwata melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

"DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan tersebut pada kongres partai," demikian Sutena. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi