Perokok Anak Meningkat 9,1%

Kamis, 05 November 2020 : 15.32
Kita menyadari Indonesia dalam kondisi darurat rokok anak. Jadi ada peningkatan padahal tahun 2020 kita targetkan ada penurunan./kabarnusa

Jakarta - Prevalensi perokok anak yang tadinya diprediksi akan turun di tahun 2018, prevalensi perokok anak usia 10 hingga 18 tahun terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2013 terdapat 7,2 persen anak dan meningkat pada 2018 menjadi 9,1 persen.

Terkait hal itu, Lentera Anak dan dengan oraganisasi pelindungan anak lainnya mengadakan press conference "Menagih Janji Penyelesaian Revisi PP 109/2012".

Ikut serta dalam kegiatan itu, Kak Seto Mulyadi Sebagai LBAI, Arist Merdeka Sirait Komnas Pelindungan Anak dan berbagai pejuang pelindungan anak.

"Kita menyadari Indonesia dalam kondisi darurat rokok anak. Jadi ada peningkatan padahal tahun 2020 kita targetkan ada penurunan," ucap Kak Seto dalam konfrensi pers virtual yang bertemakan Indonesia Darurat Perokok Anak, Kamis, (05/11/2020).

Kak Seto menyampaikan, naiknya angka perokok anak juga disebabkan masih banyaknya iklan, promosi, dan sponsor rokok yang menargetkan anak-anak sebagai konsumennya.

Kak Seto juga mengatakan, sebanyak 73 persen anak merokok diawali dengan melihat iklan, promosi dan sponsor rokok di sekitar lingkungannya.

Sementara, Arist menegaskan, pemerintah telah gagal melindungi anak dari adiksi rokok, karena terbukti implementasi PP 109/2012 telah gagal mengendalikan jumlah perokok, khususnya perokok anak.

"Sehingga kunci utama menebus kegagalan adalah dengan melakukan revisi menyeluruh terhadap PP 109/2012 tersebut,” kata Arist.

Namun Arist, mengaku skeptis penyelesaian revisi PP bisa terjadi. Menteri Kesehatan yang seharusnya menjadi garda terdepan perlindungan kesehatan masyarakat, justru ia nilai menjadi penghambat penyelesaian PP tersebut.

"Dalam isu Covid-19 kita melihat ada keterhambatan, apalagi dalam isu pengendalian tembakau diperkirakan Menkes semakin tidak hadir. Posisinya yang berseberangan dengan IDI menambah kekhawatiran bahwa produk regulasi yang dihasilkan Menkes akan mengalami krisis legitimasi," kata Arist. (lif)

Bagikan Artikel

Rekomendasi